Fachrurrazi (Kabid HPKP PC IMM Pekalongan) Ketika langit siang Pekalongan memanas, bukan hanya karena sinar matahari yang terik, tapi pula bara kepedulian menyala dari puluhan mahasiswa yang berhimpun di depan gedung DPRD Kabupaten Pekalongan pada Senin, 8 September 2025. Mereka bukan datang dengan maksud kericuhan namun membawa suara rakyat, mengusung tuntutan keadilan, transparansi, dan kemanusiaan.
PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) bersama Cipayung Pekalongan Raya menunjukkan bahwa perjuangan keadilan itu tak selalu bermula dari amarah, tetapi dari tanggung jawab moral dan kepedulian kolektif.
Aksi damai ini menjadi bukti bahwa mahasiswa bukan sekadar orator di panggung mimbar, tetapi penjaga nurani masyarakat. Poster dan spanduk yang terangkat bukan hanya lembar kertas berwarna melainkan harapan yang terlantun kepada pemerintah agar tak menutup mata terhadap rakyat kecil.
Dalam setiap seruan orasi yang bergantian, Ada satu benang merah: kritik yang bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membangun; bukan untuk memecah, tapi menyatukan.
Salah satu peserta aksi berkata, “Kami hadir di sini bukan untuk membuat kerusuhan melainkan untuk mengingatkan pemerintah agar lebih peka terhadap kepentingan rakyat”.
Kata-kata ini menyiratkan satu hal: aksi mahasiswa hari itu adalah antitesis dari stereotip demonstrasi yang gaduh. Mereka memilih tertib, santun, dan tetap beradab karena keyakinan bahwa martabat tetap harus dijaga dalam perjuangan. Bahwa suara lantang tak selalu harus kasar, bahwa konsistensi dalam cara bisa memperkuat isi.
IMM, meskipun bukan partai politik, memilih tetap bersuara dan berperan dalam politik kebijakan publik. Ini bukan soal partisan, tetapi soal amanah rakyat yang dulu mempercayakan mandat kepada pemimpin; amanah untuk menjalankan tugas tanpa korupsi, tanpa pembiaran, tanpa ketidakadilan.
Dalam orasi Fachrurrazi dari Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik, tampak keyakinan bahwa mahasiswa adalah jembatan antara rakyat kecil dan para pengambil kebijakan.
Suara rakyat adalah kebenaran yang tak boleh dibungkam Itu bukan retorika kosong; itu panggilan agar pemerintah mendengar, agar rakyat tidak lagi merasa ditelantarkan. Karena keadilan bukan hanya soal hukum yang ditegakkan, melainkan soal hak-hak dasar yang diakui dan dipenuhi: kesejahteraan, transparansi penggunaan anggaran, dan penegakan hukum yang tak pilih kasih.
Aksi perdamaian ini juga merupakan jawaban atas pesimisme publik bahwa demonstrasi identik dengan anarkisme. Bersama Cipayung Plus Pekalongan, IMM membuktikan: demonstrasi yang damai bisa lebih berdampak. Dalam ketertiban, ada kewibawaan; dalam suara yang terukur, ada kekuatan moral yang sulit diabaikan oleh pemimpin.
Namun, perjuangan keadilan tidak selesai setelah orasi terakhir usai. Itu baru permulaan. Komitmen mahasiswa untuk selalu hadir sebagai mitra kritis pemerintah harus dijaga. Kritik akan terus disuarakan, jika hak rakyat terabaikan. Pemerintah, di sisi lain, harus membuka ruang dialog, menyerap aspirasi bukan sekadar sebagai ritual, tapi sebagai bagian dari proses kebijakan yang partisipatif dan transformatif.
Keadilan dalam arti paling hakiki bukan hanya menegakkan hukum. Lebih dari itu, ia menuntut adanya keseimbangan sosial: bahwa pembangunan dan layanan publik dirasakan oleh semua lapisan masyarakat; tidak ada yang dipinggirkan; tidak ada yang diabaikan.
Transparansi anggaran bukan hanya soal terbuka bahwa dana dikeluarkan, tetapi bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani, para pekerja kecil, ibu rumah tangga, anak-anak yang menunggu sekolah memadai.
Di tengah krisis-krisis yang melilit negeri ini kesenjangan ekonomi, maraknya korupsi, lemahnya pelayanan publik suara mahasiswa adalah pengingat bahwa bangsa ini tidak boleh berhenti berharap. Bahwa idealisme muda bukan sesuatu yang harus diabaikan sebagai ‘romantisme lama’; idealisme itu adalah energi penggerak perubahan. Ia yang membangkitkan komitmen moral dan menjembatani generasi sekarang dengan masa depan yang adil.
Pesan untuk Pemerintah dan Masyarakat
Pertama, pemerintah harus menyadari bahwa kepekaan terhadap aspirasi rakyat bukan menjadi beban, melainkan tanggung jawab. Kebijakan publik yang dibuat dalam ruang tertutup dan tanpa konsultasi publik akan mudah kehilangan legitimasi. Sementara transparansi adalah modal sosial penting bagi kepercayaan publik.
Kedua, masyarakat luas termasuk warga sipil, media, tokoh adat dan agama harus terus mendampingi dan memperkuat suara mahasiswa. Jangan biarkan kritik moral itu sepi gema, dibungkam oleh kekuasaan atau teredam oleh ketidakpedulian.
Ketiga, mahasiswa sendiri harus terus menjaga integritas: memperjuangkan keadilan bukan untuk popularitas, bukan untuk ego kelompok, tetapi karena iman akan sebuah visi keadilan yang inklusif dan merata.
Aksi damai PC IMM Pekalongan bersama Cipayung Pekalongan Raya bukanlah sekadar unjuk rasa. Ia adalah refleksi hakiki dari tanggung jawab moral, daya kritis, dan keberanian kolektif. Ini adalah perjuangan keadilan dalam menegakkan kesejahteraan rakyat, menjamin transparansi, dan melawan ketidakadilan.
Dan ketika suara-suara kecil terdengar, ketika rakyat merasa didengar, saat itulah demokrasi tidak hanya menjadi sekedar jargon konstitusi. Demokrasi menjadi kenyataan. Itulah harapan—dan harapan itu mesti dipelihara, dibela, dan diwujudkan. Karena selama ada ketidakadilan, mahasiswa tidak boleh diam. Karena selama rakyat kecil masih tertindas, suara mereka tetap harus didengar.
Editor: Hammam Alghazy
