KABARMUH.ID, SURAKARTA – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Surakarta menggelar Stadium General (SG) DAMNAS bertema “Disrupsi Masyarakat Urban 5.0”. Kegiatan bertajuk DAMNas IMM Surakarta 2026 tersebut berlangsung di Gedung Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surakarta pada Rabu (20/5). Setelah pembukaan kegiatan, agenda dilanjutkan dengan sesi Stadium General yang menghadirkan dua pemantik diskusi.
Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua DPRD Surakarta Fraksi PDI Perjuangan, Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P., serta Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta, Dr. Suyanto, S.Ag., M.Ag., sebagai pemantik diskusi.
Diskusi tersebut dimoderatori oleh Eky Mu’amar. Dalam pengantarnya, Eky menyampaikan bahwa disrupsi masyarakat urban 5.0 tidak hanya berbicara mengenai kemajuan teknologi dan modernisasi kota, tetapi juga bagaimana manusia tetap menjadi pusat pembangunan.
“Kota maju tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga sejauh mana kebijakan publik mampu menjawab persoalan sosial masyarakat secara nyata,” jelasnya saat dimintai keterangan, Selasa, (26/5).
Ia menyoroti dinamika urban di Kota Surakarta yang semakin kompleks, mulai dari tingginya mobilitas masyarakat, pertumbuhan aktivitas ekonomi, hingga persoalan lingkungan seperti sampah. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan kolaborasi lintas elemen masyarakat.
Eky juga menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan sosial. Mahasiswa, khususnya kader IMM, harus hadir sebagai kekuatan intelektual dan moral yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah.
“Peran kritis mahasiswa bukan sekadar mengkritik, tetapi juga menghadirkan solusi dan gagasan alternatif yang konstruktif,” ujarnya.
Ia menambahkan, disrupsi di era masyarakat 5.0 berpotensi menimbulkan krisis kepekaan sosial di tengah masyarakat urban. Karena itu, kader IMM diharapkan tetap menjaga nilai humanitas, kepedulian lingkungan, serta keberpihakan terhadap masyarakat kecil di tengah arus modernisasi kota.
Sebagai penutup, Eky berharap Stadium General tersebut tidak berhenti sebagai forum diskusi seremonial semata, melainkan menjadi titik awal lahirnya gerakan intelektual dan aksi nyata kader IMM dalam merespons persoalan urban di Kota Surakarta.
“Dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan mahasiswa, konsep masyarakat 5.0 diharapkan mampu menghadirkan kota yang maju secara teknologi sekaligus berkeadilan sosial,” tegasnya.
Dalam paparannya, Budi Prasetyo menyampaikan bahwa DPRD bersama Pemerintah Kota Surakarta terus berupaya membangun strategi dalam menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan. Menurutnya, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses tata kelola kota.
“Kolaborasi antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat menjadi kekuatan agar stabilitas dan kesejahteraan dapat terwujud serta dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia mencontohkan persoalan pengelolaan sampah yang saat ini menjadi tantangan di Kota Surakarta. Beberapa waktu lalu, DPRD menerima audiensi dari berbagai stakeholder masyarakat terkait penanganan sampah.
“Pengelolaan sampah tentu menjadi tantangan bagi kami, namun kami terus berusaha mencari solusi terbaik. Salah satunya bagaimana sampah dapat didaur ulang sehingga memiliki nilai manfaat dan menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat,” jelasnya.
Budi juga berharap mahasiswa, khususnya kader IMM, dapat memberikan kontribusi gagasan dan terlibat langsung dalam pembangunan kota bersama pemerintah maupun DPRD. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan kaum muda menjadi kekuatan penting dalam menghadapi dinamika masyarakat urban.
Ia turut menyoroti tingginya aktivitas ekonomi di Kota Surakarta yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pendatang dari luar daerah.
“Hari ini aktivitas Kota Surakarta siang dan malam sangat berbeda. Itu menandakan banyak masyarakat luar kota yang menjalankan aktivitas ekonominya di sini,” tambahnya.
Sementara itu, Suyanto menegaskan bahwa mahasiswa, khususnya aktivis IMM, memiliki peran strategis dalam melahirkan gagasan dan perubahan sosial. Menurutnya, identitas mahasiswa sebagai kaum intelektual harus dibarengi dengan tanggung jawab sosial yang besar.
“Jika mahasiswa disebut sebagai agent of change, maka berbagai persoalan yang disampaikan tadi menjadi ruang bagi mahasiswa untuk ikut berkontribusi secara langsung,” ungkapnya.
Ia juga menekankan fungsi mahasiswa sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah dan DPRD. Kritik, menurutnya, merupakan bentuk kepedulian agar kebijakan publik benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Pemerintah juga harus memahami bahwa kritik bukan berarti membenci, tetapi bentuk kepedulian agar kebijakan dan program dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Selain itu, Suyanto mengingatkan pentingnya literasi politik bagi kader IMM. Ia menilai politik merupakan jembatan penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kepekaan dan kemelekan politik menjadi hal yang sangat krusial bagi mahasiswa, khususnya kader IMM. Jangan sampai kita anti terhadap politik,” pungkasnya. (Fika)
Editor: Choiril Amirah Farida
