Kisi-kisi Pemimpin Nasional Pilihan Warga Muhammadiyah

Oleh: Muhammad Adam Ilham Mizani
Aktivis IMM dan PWPM Jawa Tengah

Mengikuti Kick off  pertama kali pengajian bulanan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ditahun 2024 dengan tema “Muhammadiyah dan pemilu 2024”, benar-benar memberikan prespektif segar, sekaligus insight baru yang mencerahkan dan membuat berpikir kritis mengenai isu kebangsaan, keumatan dan kemanusian universal. Dalam isu kebangsaan seperti, demokrasi dan demokratisasi, menyoal pemilu dan suksesi kepemimpinan nasional serta peranan masyarakat sipil (civil society) dalam kontestasi pemilu.

Menjadi titik fokus adalah bagaimana warga Muhammadiyah  menyikapi dan menentukan pilihan dalam pesta demokrasi 2024 dengan kedewasaan berpolitik, yaitu bersikap dengan sifat yang arif bijaksana tidak membabi buta atau fanatik. Memilih dengan rasional dan objektif dengan mempertimbangkan kualitas nilai individu calon pemimpin, gagasan atau program yang ditawarkan. Tidak sekedar itu, Muhammadiyah menjadi organisasi yang  konsisten dalam mengawal demokrasi yang bermartabat,bermoral dan berkeadaban tinggi.

Dalam pemikiran Muhammadiyah, ada empat aspek penting bingkai kehidupan seorang muslim,yaitu aqidah, ibadah, akhlak dan aspek muamalah duniawiyah. Bicara soal politik terutama memilih pemimpin masuk dalam kategori aspek muamalah duniawiyah. Karena bagian dari aspek atau urusuan  muamalah duniawiyah (al-umur ad-dunyawiyat) maka ada kebebasan, ada ruang berijtihad mengambil langkah-langkah maslahat untuk kepentingan bersama sehingga dalam memilih pemimpin ada pandangan-pandangan dan subjektifitas politik yang harus dipahami dan dinilai secara bijak.

Sebagai organisasi yang inklusif (terbuka) atas semua perbedaan pandangan dan pemikiran, muhammadiyah membuka ruang kebebasan kepada warganya dalam bingkai tahun politik untuk menggunakan hak pilih sesuai hati nurani masing-masing individu  dengan sikap yang mampu dipertanggungjawabkan. Bagi warga muhammadiyah yang ikut berpartisipasi aktif dalam politik untuk tetap eling (ingat) dan waspodo (waspada) atas aktivitas atau amanah yang sedang diembannya. Empat komponen yang harus dijaga independensi dan kenetralannya.

Pertama, memastikan bagi warga Muhammadiyah yang bekerja dipenyelenggara pemilu (KPU dan KPPS)  berjalan dengan baik sesuai landasan pemilu LUBER dan JURDIL. Kedua, yang menjadi pengawas (bawaslu dan saksi) untuk benar-benar bekerja secara berani, profesional dan objektif melihat segala bentuk pelanggaran pemilu. Ketiga, Peserta pemilu seperti partai politik, para caleg dan capres-cawapres untuk tidak melakukan manuver politik seperti  money politic, black campaign dan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam aturan pemilu. Dan keempat, para pendukung untuk tidak menyebarkan  berita hoax, menjelekan dan tidak mengendalikan buzzer untuk saling menyerang serta menjatuhkan lawan.

Selain meneguhkan prinsip-prinsip moralitas  diatas sebagai acuan dalam aktivitas berpolitik, warga muhammadiyah juga perlu menimbang, mengukur, menilai dan merefleksikan dengan serius calon pemimpin yang dipilihnya secara objektif dan rasional. Mengapa itu penting dan harus serius dipikiran. Pertama, agar warga Muhammadiyah tidak terpolirasi akibat pandangan yang terlalu fanatik. Kedua, tidak mudah diadu domba dan tergoda iming-iming kekuasaan dan politik uang. Ketiga, ketepatan memilih calon pemimpin menjadi modal awal  tercapainya good governance (tata pemerintahan yang baik).  Dan keempat, bisa membawa misi dan aspirasi kepentingan muhammadiyah itu sendiri dan umumnya kemaslahatan semua umat.

Melalui Majelis Tarjih dan Tajdid dalam Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah ke-26 di Padang tahun 2003, tentang  Etika Politik berisi nilai-nilai dasar kehidupan berpolitik, kekuasaan dan langkah good governance. Untuk melangkah ke good governance diperlukan potret kepemimpinan nasional yang adil untuk semua golongan, suku, ras dan agama. Berikut kualifikasi dan kreteria kepemimpinan nasional dari Muhammadiyah sebagai berikut; Pertama, pemimpin yang berintegritas; beriman dan bertakwa, antara ucapan dan perbuatan konsisten serta selaras, tidak seperti ”esuk dele sore tempe” (pagi kedelai, sore tempe), itu kalimat ungkapan bagi pemimpin yang tidak konsisten dan ingkar janji.

Kedua, Kapabilitas; kemampuan pemimpin bangsa dalam mengelola keberagaman suku,agama, ras dan budaya masyarakat menjadi energi yang saling menguatkan persatuan dan sinergitas.

Ketiga, Populis; Seorang pemimpin memiliki sikap dan jiwa yang merakyat tidak elitisme (menjaga jarak dengan rakyat), mendengarkan aspirasi, turun kebawah melihat situasi dan kondisi yang dirasakan masyarakatnya serta memprioritaskan kepentingan rakyat.

Keempat, Visioner; tawaran program, visi misi dan langkah-langkah strategis bisa menjawab dan memberikan solusi bagi bangsa ini keluar dari segala bentuk krisis, kesenjangan dan penindasan menuju bangsa  yang berdaulat dan sejahtera secara adil. Maka penting memilih pemimpin yang cerdas,bisa dilihat rekam jejak kepemimpinan,prestasi, karya atau kontribusi nyata pengabadian terhadap bangsa dan negara.

Kelima, berjiwa negarawan; memposisikan menjadi pemimpin dan negarawan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Menjadi negarawan basis dasar yang perlu ditanamkan adalah mengedepankan nilai etika politik dan etik politik kenegeraaan  dijalur yang benar ( one the right track), tidak menggunakan instrumen kekuasaan sebagai lumbung kekayaan sekaligus power untuk merubah atau menabrak konstitusi untuk kepentingan sendiri. Hadirnya pemimpin berjiwa negarawaan menjadi keniscayaan dan kerinduan bagi masyarakat.

Keenam, kemampuan menjalin hubungan dunia internasional; perubahan sosial dan globalisasi akan terus terjadi dibelahan dunia mananpun. Negara sebesar Indonesia yang masih dalam kategori negara berkembang, mau tidak mau harus memperluaskan jaringan hubungan internasionalnya dengan negara-negara lain demi ketahanan dan kemajuan negaranya. Kemampuan diplomasi dan dialog pemimpin dikanca internasional perlu menjadi sorotan dan pertimbangan untuk memilih pemimpin. Ketujuh, berjiwa reformis; memiliki komitmen untuk menjaga, merawat dan melanjutkan spirit serta nilai-nilai para pejuang kemerdekaan dan amanah reformasi. jangan malah sebaliknya, janji-janji kemerdekaan diingkari, demokrasi diperalat dan amanah reformasi dibungkam.

“Manusia ketika diberi jabatan kedudukan itu hendaknya sadar bahwa tidak ada yang abadi. Allah bisa mencabut kekuasaan itu dengan cara sendiri dan waktu yang tidak diduga,” (Abdul Mu’ti).

Untuk mengingat itu, warga muhammadiyah perlu menanamkan nilai dan  bersungguh-sungguh mengedepankan akhlak, tanggung jawab (amanah), memberikan keteladanan (uswah hasanah), dan perdamaian ( Ishlah) serta memilih pemimpin dari hati nurani dan bersikap rasional-objektif.