Diskusi KIHAJAR BEM FKIP dan BEM FAI UMS: Membaca Krisis Pendidikan dari Kebijakan hingga Persoalan Moral

KABARMUH.ID.,SURAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta (BEM FKIP UMS) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta (BEM FAI UMS) menggelar diskusi KIHAJAR (Kita Harus Belajar) pada Kamis (15/10/2026). Mengangkat tema “Darurat Pendidikan Nasional: Mengurai Kegagalan Kebijakan, Krisis Moral, dan Maraknya Kekerasan di Sekolah”, diskusi ini menjadi ruang untuk membaca persoalan pendidikan nasional secara kritis, mulai dari arah kebijakan pemerintah hingga nilai-nilai yang membentuk praktik pendidikan di lingkungan sekolah.

Di tengah berbagai perubahan dalam dunia pendidikan, diskusi menjadi ruang penting untuk mempertanyakan kembali arah dan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Persoalan pendidikan tidak cukup dibaca melalui pergantian kebijakan, perubahan kurikulum, atau capaian administratif. Di balik berbagai kebijakan tersebut, terdapat persoalan mengenai bagaimana pendidikan dijalankan, sejauh mana kebutuhan guru diperhatikan, serta nilai-nilai apa yang sesungguhnya hendak dibentuk melalui proses pembelajaran.

Melalui kegiatan KIHAJAR, BEM FKIP UMS bersama BEM FAI UMS menghadirkan Dafa Damara Gani dan M. Fadlan Ansori sebagai pemateri untuk mengulas persoalan tersebut melalui dua perspektif, yakni kebijakan pendidikan dan landasan moral. Keduanya membuka ruang pembacaan bahwa krisis pendidikan bukan semata-mata persoalan teknis penyelenggaraan, melainkan juga berkaitan dengan orientasi kebijakan dan pemaknaan pendidikan itu sendiri.

Dafa Damara Gani menyoroti sejumlah persoalan kebijakan pendidikan nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), kesejahteraan guru, perubahan kurikulum, dan beban administrasi tenaga pendidik. Pembahasan ini mengarah pada pentingnya melihat kebijakan pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan program yang diluncurkan, tetapi juga berdasarkan persoalan mendasar yang dihadapi pelaksana pendidikan di lapangan.

Kesejahteraan guru menjadi salah satu persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas pembelajaran. Guru memikul tanggung jawab untuk mendidik, mendampingi, sekaligus mengembangkan potensi peserta didik. Namun, tanggung jawab tersebut perlu ditopang oleh kondisi kerja yang layak. Ketika persoalan kesejahteraan belum mendapatkan perhatian memadai, tuntutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan berisiko tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi tenaga pendidik.

Persoalan lainnya terletak pada kesinambungan kebijakan. Pergantian menteri yang diikuti perubahan kurikulum dapat menuntut guru untuk kembali menyesuaikan perangkat dan metode pembelajaran. Pada saat yang sama, beban administrasi yang menyita waktu berpotensi mengurangi ruang bagi guru untuk menjalankan fungsi pedagogisnya secara optimal. Dalam situasi demikian, evaluasi kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan apakah perubahan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah atau justru menambah beban baru bagi tenaga pendidik.

Sementara itu, M. Fadlan Ansori membawa pembahasan pada dimensi yang lebih mendasar, yakni hubungan antara ilmu pengetahuan dan pembentukan moral. Dalam perspektif Islam, ilmu tidak berdiri sebagai pengetahuan yang terpisah dari nilai. Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk membentuk manusia yang tidak hanya memahami sesuatu secara intelektual, tetapi juga mampu menempatkan pengetahuan dalam kerangka akhlak dan tanggung jawab sosial.

Gagasan tersebut berkaitan dengan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa serta pelurusan niat dalam menuntut ilmu. Pendidikan semestinya tidak berhenti pada pencapaian akademik, melainkan turut membentuk kesadaran spiritual, kepekaan terhadap penderitaan orang lain, dan kemampuan mempertimbangkan dampak tindakan terhadap sesama. Pengetahuan yang tidak disertai pembentukan moral berisiko kehilangan orientasi kemanusiaannya.

Dalam konteks ini, persoalan pendidikan juga menyangkut relasi yang terbangun antara guru dan peserta didik. Fadlan mengaitkannya dengan pemikiran Paulo Freire mengenai banking concept of education, yaitu model pendidikan yang memosisikan guru sebagai pihak yang menyampaikan pengetahuan dan peserta didik sebagai penerima yang cenderung pasif. Dalam pola semacam ini, keberhasilan pembelajaran lebih mudah dipahami sebagai kemampuan menerima dan mengulang informasi daripada kemampuan memahami, mempertanyakan, dan mengolah pengetahuan secara kritis.

Model pembelajaran yang terlalu menekankan kepatuhan berisiko mempersempit ruang dialog di kelas. Padahal, pendidikan membutuhkan relasi yang memungkinkan peserta didik menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan mengembangkan pemahamannya melalui proses berpikir. Pendekatan dialogis bukan berarti menghilangkan peran guru, melainkan menempatkan guru sebagai pendamping yang membantu peserta didik membangun pengetahuan secara lebih aktif dan bertanggung jawab.

Persoalan ini menjadi relevan ketika pendidikan dihadapkan pada isu kekerasan di sekolah. Lingkungan pendidikan semestinya menjadi ruang yang memungkinkan peserta didik tumbuh, belajar, dan mengembangkan dirinya tanpa rasa takut. Karena itu, pembentukan karakter tidak dapat dilakukan melalui penanaman nilai secara verbal semata, tetapi perlu tercermin dalam cara guru mendidik, cara peserta didik diperlakukan, dan budaya yang berkembang di lingkungan sekolah.

Dua perspektif yang dibahas dalam KIHAJAR memperlihatkan bahwa pembenahan pendidikan membutuhkan perhatian terhadap aspek struktural sekaligus moral. Kebijakan yang baik memerlukan kondisi pelaksanaan yang mendukung, sedangkan pembentukan karakter membutuhkan praktik pendidikan yang menghargai martabat manusia. Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan, sebab kualitas pendidikan juga ditentukan oleh hubungan antara sistem yang dibangun dan nilai-nilai yang dijalankan.

Melalui diskusi KIHAJAR, BEM FKIP UMS bersama BEM FAI UMS berupaya merawat ruang intelektual mahasiswa sebagai tempat untuk menguji gagasan dan membaca persoalan publik secara kritis. Diskusi ini sekaligus menegaskan bahwa pendidikan tidak cukup dibicarakan sebagai urusan kurikulum dan capaian akademik, tetapi perlu dipahami sebagai proses yang menentukan bagaimana manusia berpikir, bersikap, dan memperlakukan sesamanya.

Pada akhirnya, pembenahan pendidikan nasional membutuhkan lebih dari sekadar pergantian kebijakan. Ia menuntut keberpihakan pada kebutuhan tenaga pendidik, kesinambungan arah pendidikan, penguatan nilai moral, serta keberanian untuk membangun lingkungan belajar yang dialogis dan bebas dari kekerasan. Di sinilah ruang diskusi mahasiswa menemukan relevansinya: bukan hanya untuk membicarakan persoalan pendidikan, melainkan juga untuk mempertajam kesadaran kritis terhadap arah pendidikan yang hendak dibangun.

1. Penulis: Irsyad Hakim Affandi