IMM Cabang Kota Yogyakarta Menanggapi Ancaman Terhadap Keruntuhan Demokrasi di Indonesia

Pernyataan Sikap

KABARMUH.ID, Yogyakarta – IMM Cabang AR. Fachruddin Kota Yogyakarta menanggapi situasi demokrasi dan politik yang berkembang di Indonesia melalui pernyataan sikap yang dipublikasi melalui Konferensi Pers serta lewat media daring di Instagram @immarfakhruddin pada Minggu, 11 Februari 2024.

IMM Cabang AR. Fakhruddin Kota Yogyakarta telah mencermati sekaligus memperhatikan kondisi perpolitikan yang berkembang dan melihat bahwa adanya praktik penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai pada kepentingan umum, tidak adil serta tidak bertanggungjawab yang berpotensi menjadi titik keruntuhan demokrasi di Indonesia.

Dalam pernyataan sikap tersebut memuat pandangan dari IMM Cabang AR. Fachruddin Kota Yogyakarta untuk mendesak serta menuntut Presiden Jokowi serta para Pejabat Negara untuk kembali menjalakan pemerintahan secara adil dan bertanggung-jawab sesuai pada koridor nilai-nilai Pancasila, amanat konstitusi, penegakan demokrasi, serta tidak memanfaatkan institusi kenegaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam pernyataan sikap tersebut, IMM Cabang AR. Fachruddin Kota Yogyakarta melihat
adanya pelanggaran serta sikap Presiden Jokowi beserta kroni-kroninya yang melanggengkan kekuasaannya di negara ini dengan berbagai cara baik yang secara terang melanggar hukum dan konstitusi, ataupun pelanggaran etika di masa pemilu sebagai waktu transisi kepemimpinan di Indonesia.

“Jadi Presiden beserta pejabat publik lainnya seharusnya menghindari penggunaan fasilitas
negara dengan segenap kewenangan yang dimiliki karena merupakan pelanggaran konstitusi yang serius serta memperhatikan etika pejabat publik” ungkap Hakam Biqy selaku Ketua Umum Pimpinan Cabang AR. Fachruddin Kota Yogyakarta.

IMM Cabang AR. Fachruddin Kota Yogyakarta juga turut menyoroti bagaimana perjalanan
dinamika Pemilu 2024. Kala rangkaian pemilu berjalan, banyak ditemukan kecurangan dan
pelanggaran yang terjadi sehingga menimbulkan berbagai respons kritis dari setiap elemen
masyarakat, termasuk elemen civitas akademika yang hadir dari berbagai kampus di berbagai daerah.

Kemudian, IMM Cabang AR. Fachruddin Kota Yogyakarta turut mendesak dan mendorong
adanya sikap tegas serta netral dari Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan sekaligus para penegak hukum, TNI-POLRI, dan kejaksaan untuk memastikan pemilu tetap berjalan secara jujur, dan adil.

Selanjutnya IMM Cabang AR. Fachruddin Kota Yogyakarta juga menyorot kinerja
penyelenggara pemilu. Adanya keterdesakan bagi penyelenggara Pemilu untuk menjaga
integritas, keadilan, dan profesionalisme selama penyelenggaraan pemilu serta tidak
menyalahgunakan wewenang dan melakukan pelanggaran etika yang berdampak pada
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara serta lagitimasi hasil pemilu.

“Kami berharap bahwa semua elemen pemerintahan, sekaligus TNI-Polri, kejaksaan, serta
penyelenggara pemilu bisa memastikan pesta demokrasi ini berjalan sebagaimana mestinya, dengan adanya pelaksanaan pemilu berjalan secara jujur dan adil.” Ujar Iqbal Kholidin selaku Bidang Hikmah Pimpinan Cabang AR. Fachruddin Kota Yogyakarta.

Selanjutnya, IMM Cabang AR. Fachruddin Kota Yogyakarta mengajak seluruh elemen
masyarakat agar bersama mengawal, menjaga sekaligus memastikan pelaksanaan pemilu
berjalan secara jujur dan adil serta memperjuangkan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat.

“Pada akhirnya titik demokrasi bisa berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan adalah ketika masyarakat juga turut ambil peran dalam menjaga sekaligus memastikan bagaimana pelaksanaan pemilu bisa berjalan secara tranparan, akuntabel, serta tidak partisan,” lanjut Iqbal.

Pernyataan sikap ini nantinya ditindaklanjuti melalui demonstrasi damai yang akan dilakukan oleh seluruh kader IMM Cabang AR. Fachruddin Kota Yogyakarta pada sebelum waktu pencoblosan guna mendesak Presiden RI untuk menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu 2024 yang jujur dan adil guna menghindari momen keruntuhan demokrasi di Indonesia.

Red : Muhammad Iqbal Kholidin

| Ed : ARM