Oleh Adram Qaisullah Tihurua
Jean-François Lyotard mendefinisikan postmodernisme sebagai “incredulity toward metanarratives“, yaitu ketidakpercayaan terhadap narasi-narasi besar yang selama berabad-abad menjadi fondasi peradaban manusia. Narasi tentang agama, kemajuan, sains, ideologi maupun sejarah tidak lagi diterima sebagai sumber kebenaran yang memiliki legitimasi universal. Postmodernisme dengan demikian tidak sekadar menghadirkan kritik terhadap modernitas, melainkan juga membongkar keyakinan bahwa manusia dapat mencapai suatu kebenaran yang bersifat objektif dan berlaku untuk semua orang.
Pada titik tertentu, skeptisisme tersebut memang membebaskan manusia dari berbagai bentuk dogmatisme. Namun, dalam perkembangan masyarakat digital, warisan postmodernisme justru melahirkan persoalan baru yang lebih kompleks. Ketika semua narasi dicurigai dan seluruh klaim kebenaran dianggap relatif, manusia kehilangan pijakan epistemologis yang dapat dijadikan standar kolektif. Akibatnya, kebenaran tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang harus ditemukan melalui proses pencarian yang rasional, melainkan sebagai sesuatu yang dapat diproduksi, dikonstruksi bahkan diperdagangkan.
Fenomena ini semakin terlihat dalam dunia digital yang didominasi oleh algoritma media sosial. Internet yang pada awalnya dipandang sebagai medium paling demokratis yang memungkinkan setiap orang mengakses informasi secara bebas. Akan tetapi, kebebasan tersebut secara perlahan berubah menjadi ruang gema yang dikenal sebagai echo chambers. Echo chambers adalah kondisi ketika seseorang hanya terpapar oleh informasi, opini dan pandangan yang sesuai dengan keyakinannya sendiri. Algoritma bekerja dengan menyajikan konten-konten yang disukai pengguna, sehingga seseorang semakin jarang berhadapan dengan pandangan yang berbeda.
Di dalam ruang gema tersebut, kebenaran tidak lagi diuji melalui perdebatan argumentatif. Sebaliknya, suatu gagasan dianggap benar karena terus-menerus diulang oleh kelompok yang memiliki keyakinan serupa. Semakin banyak orang yang mempercayainya, semakin besar pula kesan bahwa gagasan tersebut merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan. Dalam kondisi seperti ini, popularitas perlahan menggantikan validitas. Jumlah pengikut lebih dihargai daripada kualitas argumen. Viralitas menjadi sebuah ukuran kebenaran yang baru.
Situasi ini mengingatkan pada kritik para filsuf yunani terhadap kaum sofis. Bagi Socrates dan Plato, kaum sofis adalah kelompok yang lebih mementingkan kemampuan meyakinkan orang lain daripada menemukan kebenaran itu sendiri. Kebenaran tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang objektif, melainkan sebagai hasil dari keterampilan retorika dan persuasi. Ironisnya, dunia digital hari ini justru menghidupkan kembali semangat sofisme tersebut dalam bentuk yang jauh lebih masif. Perbedaannya hanya terletak pada medium. Jika dahulu sofis berbicara di alun-alun kota, kini mereka berbicara melalui layar handphone, algoritma dan platform media sosial.
Akibat dari fenomena ini adalah munculnya ilusi kebenaran digital. Sebuah informasi dianggap benar bukan karena sesuai dengan fakta, melainkan karena sering muncul di lini masa. Psikologi modern menyebut gejala ini sebagai illusory truth effect, yaitu kecenderungan manusia untuk mempercayai suatu informasi hanya karena informasi tersebut terus diulang. Dengan kata lain, pengulangan menciptakan kesan kebenaran. Kebohongan yang disebarkan berkali-kali dapat tampak lebih meyakinkan daripada fakta yang jarang terdengar.
Dalam konteks sosial dan politik, kondisi ini sangat berbahaya. Masyarakat tidak lagi terbelah berdasarkan fakta yang berbeda, melainkan berdasarkan realitas yang berbeda. Setiap kelompok hidup dalam dunianya masing-masing, lengkap dengan narasi, tokoh, musuh dan kebenarannya sendiri. Dialog menjadi semakin sulit karena setiap pihak merasa telah memiliki legitimasi yang cukup untuk mempertahankan keyakinannya. Tidak ada lagi ruang bersama tempat fakta dapat diuji secara objektif.
Lebih jauh lagi, situasi tersebut membuka jalan bagi lahirnya totalitarianisme mayoritas. Ketika kebenaran ditentukan oleh jumlah orang yang mempercayainya, maka mayoritas memperoleh posisi yang sangat dominan. Mereka tidak hanya menentukan apa yang dianggap benar tetapi juga menentukan apa yang boleh dikatakan dan apa yang harus disingkirkan. Kebenaran akhirnya berubah menjadi produk konsensus sosial semata. Mereka yang berbeda pandangan tidak lagi dibantah melalui argumen, melainkan dibungkam melalui tekanan massa, persekusi digital atau bahkan pengucilan sosial.
Pada akhirnya, tantangan terbesar masyarakat digital bukanlah kekurangan informasi, melainkan hilangnya kemampuan untuk membedakan antara kebenaran dan popularitas. Postmodernisme mengajarkan manusia untuk mencurigai narasi besar tetapi era digital telah membawa kecurigaan tersebut ke titik yang lebih ekstrim: kecurigaan terhadap kemungkinan adanya kebenaran itu sendiri. Ketika semua hal dianggap relatif, manusia tidak menjadi lebih bebas, melainkan semakin mudah terombang-ambing oleh arus informasi yang terus berubah.
Oleh karena itu, persoalan utama di zaman ini bukan lagi bagaimana memperoleh informasi sebanyak mungkin, melainkan bagaimana membangun kembali standar kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab tanpa pondasi epistemologis yang kokoh, masyarakat akan terus hidup dalam ruang gema yang memproduksi ilusi demi ilusi. Dan ketika ilusi telah diterima sebagai kenyataan, maka yang tersisa bukanlah kebijaksanaan, melainkan sekadar keramaian yang mengaku sebagai kebenaran.
Editor: Muhammad Farhan
