KABARMUH.ID, SURAKARTA – Tim Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mempersiapkan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem peringatan dini banjir yang terintegrasi dengan Flood Early Warning System (FEWS) di Desa Carikan, Klaten.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program “Kalibuntung Resilien: Pemberdayaan Masyarakat melalui Sistem Ketangguhan Banjir Terintegrasi Berbasis Teknologi Tepat Guna dan Inklusi menuju Desa Carikan Tangguh Bencana.”
Program Kalibuntung Resilien menjadi hasil kolaborasi lintas disiplin antara IMM FKIP UMS, IMM Fakultas Teknik (FT) UMS, dan IMM Fakultas Komunikasi dan Informatika (FKI) UMS. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penguatan ketangguhan masyarakat Desa Carikan dalam menghadapi risiko bencana banjir.
Dalam pelaksanaan program, Tim PPK Ormawa IMM FKIP UMS bersama tim mengembangkan sistem peringatan dini banjir yang terintegrasi sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Sistem tersebut dirancang untuk memberikan informasi mengenai potensi banjir secara lebih cepat sehingga dapat mendukung koordinasi dan tindakan awal oleh pemerintah desa, relawan, serta masyarakat.
Untuk memastikan sistem dapat dioperasikan secara efektif, Tim PPK Ormawa juga mempersiapkan penyusunan SOP sebagai pedoman pengaktifan sistem dan penyampaian informasi peringatan kepada masyarakat.
Ketua Tim PPK Ormawa IMM FKIP UMS, Damar Yekti Calista, menjelaskan bahwa FGD menjadi tahapan penting dalam mempersiapkan SOP pengaktifan sistem yang terintegrasi dengan FEWS.
Menurutnya, masukan dari masyarakat dan pihak yang selama ini terlibat langsung dalam penanganan banjir diperlukan agar sistem dan SOP yang disusun dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan mekanisme yang telah berjalan di Desa Carikan.
“Masukan dari pihak-pihak yang selama ini terlibat langsung dalam penanganan banjir menjadi bagian penting agar sistem dan SOP yang disusun nantinya dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan kondisi di Desa Carikan,” ujarnya, Selasa, (1/9/2026).
Dalam diskusi tersebut, warga RT 02 Pacing Tengah, Bro Hantoyo, turut memberikan masukan mengenai mekanisme penanganan banjir yang selama ini berlangsung di Desa Carikan.
Ia menyampaikan bahwa banjir umumnya terjadi dengan kenaikan muka air secara bertahap. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam menyusun mekanisme peringatan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Informasi mengenai kondisi genangan, akses jalan, hingga waktu surut air juga menjadi sejumlah bahan yang dapat mendukung penyusunan alur pengaktifan dan penyampaian peringatan dalam SOP.
FGD turut membahas mekanisme komunikasi ketika sistem memberikan peringatan terhadap potensi banjir. Selama ini, setiap RT di Desa Carikan telah memiliki grup WhatsApp yang digunakan sebagai media penyebaran informasi kepada warga.
Meski demikian, peserta FGD menilai komunikasi langsung juga perlu diatur dalam SOP agar informasi dapat diterima masyarakat secara cepat dan mudah dipahami. Pengaturan mengenai pihak yang bertugas menerima, mengaktifkan, dan menyampaikan informasi peringatan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian.
Selain itu, peserta FGD memberikan masukan agar sistem yang terintegrasi dengan FEWS dapat dilengkapi dengan alarm atau sirine bersuara keras. Sistem tersebut diharapkan dapat mudah dikenali warga dan tidak bergantung pada satu operator tertentu.
Masukan tersebut menjadi pertimbangan Tim PPK Ormawa dalam menyusun mekanisme pengaktifan sistem peringatan yang sederhana, mudah dipahami, dan dapat digunakan bersama oleh masyarakat Desa Carikan.
Pembahasan juga diarahkan pada pembagian peran ketika sistem memberikan informasi mengenai potensi banjir. Pemerintah desa, perangkat RT dan RW, serta relawan selama ini telah terlibat dalam membantu masyarakat ketika banjir terjadi.
Kondisi tersebut menjadi dasar untuk memperjelas alur koordinasi dan pembagian tugas dalam SOP. Dengan demikian, setiap unsur dapat memahami perannya dalam menerima informasi, mengaktifkan sistem peringatan, serta melakukan tindakan lanjutan ketika menghadapi kondisi darurat.
Keterbatasan jumlah relawan turut menjadi perhatian dalam penyusunan mekanisme operasional. Sebagian relawan memiliki pekerjaan sehingga tidak selalu dapat berada dalam kondisi siaga.
Oleh karena itu, SOP yang disusun perlu mempertimbangkan mekanisme pengaktifan sistem dan penyebaran informasi yang memungkinkan sistem tetap berfungsi meskipun tidak seluruh relawan dapat hadir secara bersamaan.
FGD juga mempertimbangkan sejumlah wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian ketika banjir terjadi, di antaranya Dukuh Pacing Wetan, Dukuh Pacing Tengah khususnya RT 01, RT 02, dan RT 04, serta wilayah timur yang meliputi tiga RT di Dukuh Ngemplak dan Tuwanan.
Informasi tersebut menjadi bahan dalam penyusunan mekanisme penyebaran informasi dan koordinasi ketika sistem memberikan peringatan terhadap potensi banjir.
Selain penyusunan SOP, Tim PPK Ormawa IMM FKIP UMS juga menyiapkan koordinasi lanjutan untuk mendukung pelaksanaan program. Salah satunya melalui sosialisasi mitigasi bencana yang melibatkan ketua RT, ketua RW, dan relawan.
Pertemuan tingkat RT dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai mitigasi bencana, mekanisme sistem peringatan, dan prosedur yang nantinya tercantum dalam SOP.
Dosen Pendamping Program PPK Ormawa IMM FKIP UMS, Siti Azizah Susilawati, S.Si., M.P., Ph.D., menyampaikan bahwa penyusunan SOP perlu diarahkan sebagai pedoman yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh seluruh pihak terkait.
Ia berharap rangkaian kegiatan yang telah dilakukan dapat memperkuat mekanisme pengoperasian sistem, koordinasi, serta kesiapsiagaan masyarakat Desa Carikan dalam menghadapi risiko banjir.
“Harapannya, hasil dari rangkaian kegiatan ini dapat menjadi pedoman yang berkelanjutan dan memperkuat pengoperasian sistem, koordinasi, serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko banjir,” tuturnya.
Melalui FGD tersebut, Tim PPK Ormawa IMM FKIP UMS memperoleh berbagai masukan teknis dari masyarakat dan pihak yang terlibat langsung dalam penanganan banjir di Desa Carikan.
Masukan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan SOP pengaktifan sistem yang terintegrasi dengan FEWS agar mekanisme yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat diterapkan secara praktis oleh pemerintah desa, relawan, dan masyarakat.
“Dengan adanya SOP yang disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan operasional di lapangan, penyampaian informasi, sistem peringatan dini, koordinasi, hingga tindakan lanjutan diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan terintegrasi,” tegasnya.
SOP tersebut, lanjut Azizah, diharapkan menjadi pedoman bersama bagi pemerintah desa, relawan, dan masyarakat dalam mendukung pengoperasian sistem peringatan dini sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan Desa Carikan menuju masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi risiko bencana banjir. (Fika/Humas)
