KABARMUH.ID, PEKALONGAN – Selasa, 20 April 2026 Ketua IMM Komisariat Buya Hamka Ivan Hakim Purwanto menginisiasi diskusi bersama para aktivis se-Kabupaten Pekalongan dengan tema “Demokrasi di Persimpangan: Antara Instabilitas Ekonomi dan Ekspansi Militerisme”.
Kegiatan ini turut mengundang pemantik dari Korda 1 BEM PTMAI Zona IV Jateng dan DIY, Presidium Nasional BEM PTMAI Zona IV Jateng dan DIY, serta demisioner Ketua Cabang GMNI periode 2023–2026, Ketua Cabang PMII Pekalongan 2026–2027, dan Ketua Umum HMI Komisariat Walisongo UIN Gus Dur Pekalongan.
Ivan Hakim Purwanto, Ketua Umum IMM Komisariat Buya Hamka, memberikan pengantar tentang problem yang didiskusikan, yaitu ekonomi yang tidak stabil akibat pengangguran dan kemiskinan, serta masalah geopolitik ketika TNI atau militer mulai masuk ke ranah politik. Sehingga terdapat tiga pokok pembahasan dalam kegiatan ini, yaitu demokrasi, ekonomi, dan militer yang butuh stabilitas.
Menurut Muhammad Muktar, S.P. selaku Demisioner Ketua Cabang GMNI, “Militerisme berkembang ketika budaya, nilai-nilai, dan tindakan militer mendominasi ranah sipil, yang sering kali didorong oleh lemahnya lembaga sipil, pendidikan sipil yang rendah, dan keterlibatan politik militer. Ketika masyarakat sipil tidak cukup kuat untuk melakukan kontrol objektif, militer cenderung masuk untuk mengisi kekosongan tersebut.”
Wahyu Agung Hadi, Ketua Umum HMI Komisariat Walisongo, juga turut membahas Dwifungsi ABRI. Menurutnya, ketika militer masuk ranah sipil, yang terjadi adalah perebutan hak-hak sipil, impunitas, dan pelemahan profesionalisme TNI itu sendiri. Namun, Revisi UU TNI 2025 (UU No. 3/2025) yang membahas jabatan sipil bagi prajurit aktif dan menambah tugas OMSP telah membuka pintu itu lagi.
Pemantik yang lain pun menyetujui dan menyuarakan pendapat mereka mengenai militer yang masuk ke ranah sipil, penurunan ekonomi akibat kebijakan pemerintah, dan sistem pendidikan saat ini.
Selain itu, Ivan Septian selaku Korda 1 BEM PTMAI Zona IV Jateng dan DIY juga menyoroti isu-isu di Pekalongan.
Yoga Dwi Yuwono, Presiden Nasional BEM PTMAI Zona IV Jateng dan DIY, memberikan dukungan kepada seluruh aktivis yang hadir. “Mari kawan-kawan mahasiswa untuk kita mengingatkan kepada penyelenggara negara untuk berbenah dan memastikan keamanan dalam menyampaikan aspirasi atau keresahan, serta kenyamanan di tengah gejolak ekonomi dan politik hari ini yang tidak menentu bagi rakyat kecil,” ungkap Yoga (20/4/2026).
Kegiatan diskusi yang berlangsung pukul 15.00–19.00 ini diharapkan mampu menghadirkan tindak lanjut berupa konsolidasi untuk memperbaiki sistem yang ada agar Indonesia yang kita cintai benar-benar menjadi milik seluruh rakyatnya.
Hasil diskusi kali ini berupa pernyataan sikap:
Melihat kondisi bangsa yang kian menjauh dari cita-cita reformasi, serta mencermati realitas sosial-ekonomi yang mencekik rakyat di akar rumput, khususnya di Kabupaten Pekalongan, maka kami mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menyatakan sikap:
1. Tolak keterlibatan aparat keamanan dalam urusan ruang sipil dan konflik agraria.
2. Hentikan model pembangunan infrastruktur yang mengabaikan dampak ekologis dan suara masyarakat terdampak.
3. Lawan segala bentuk kriminalisasi serta intimidasi terhadap mahasiswa dan warga yang kritis.
4. Kembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan rakyat, bukan kepada pemilik modal yang dilindungi kekuatan militeristik.
5. Tuntut tanggung jawab industri atas kerusakan lingkungan dan penurunan permukaan tanah di pesisir Pekalongan.
Kontributor: Bidang RPK IMM Buya Hamka
Editor: Muhammad Farhan
