Oleh: Andri Rifandi, Ketua Umum DPD IMM Kalimantan Timur
Pernyataan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia yang menyebutkan bahwa hubungan antara Partai Golkar dan Muhammadiyah ibarat “anak dan ibu”. pernyataan ini terkemuka di berbagai media setelah penyerahan bantuan pembangunan gedung asrama madrasah oleh Golkar kepada lembaga pendidikan Muhammadiyah. Pernyataan ini menimbulkan berbagai respons dari publik, termasuk dari kalangan kader muda Muhammadiyah.
Sebagai Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalimantan Timur, saya memandang perlu untuk memberikan pandangan yang konstruktif, tidak hanya melihat relasi ini dari kacamata politis semata, namun juga dari sisi historis, kultural, dan strategis dalam konteks kebangsaan. Karena pada hakikatnya, relasi antara Muhammadiyah dan partai politik adalah bagian dari dinamika panjang peran umat Islam dalam membangun Indonesia.
Hubungan Muhammadiyah dan Partai Politik: Sejarah Diaspora Kader
Muhammadiyah sejak awal berdirinya tahun 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan telah mengambil posisi sebagai gerakan dakwah dan tajdid (pembaruan) dalam bidang keagamaan, sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kader-kader Muhammadiyah juga menyebar ke berbagai medan perjuangan, termasuk politik.
Fenomena ini dikenal sebagai diaspora kader politik Muhammadiyah, yakni keterlibatan kader Muhammadiyah di berbagai partai politik tanpa membawa institusi Muhammadiyah secara struktural ke dalam gelanggang politik praktis. Dalam sejarah, kader-kader Muhammadiyah tercatat aktif di Masyumi, PAN, Golkar, PKS, PDIP, bahkan partai-partai baru. Diaspora ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak membatasi warganya untuk berkiprah dalam politik selama tidak membawa atribut organisasi untuk kepentingan partai tertentu.
Bahlil sendiri dalam pernyataannya menyebut kedekatannya secara personal dengan kalangan Muhammadiyah dan ingin mengembalikan hubungan Golkar dan Muhammadiyah seperti masa lalu. Ini bisa dibaca secara positif sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi kader-kader Muhammadiyah dalam pembangunan bangsa, termasuk melalui jalur politik.
Politik Kebangsaan dan Kontribusi Muhammadiyah
Dalam konteks politik kebangsaan, Muhammadiyah telah menunjukkan komitmennya yang konsisten untuk membangun Indonesia yang berkemajuan, adil, dan beradab. Gerakan ini tidak menjadikan politik sebagai tujuan, melainkan sebagai instrumen dalam menjalankan amanat dakwah sosial dan kebangsaan. Muhammadiyah memiliki prinsip “khittah”, yakni garis kebijakan organisasi yang menegaskan independensi dari partai politik, namun tetap aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Maka, hubungan baik antara Muhammadiyah dan partai politik — termasuk Golkar — dapat dimaknai sebagai bagian dari dialog kebangsaan, selama tidak mereduksi independensi organisasi dan tidak menjurus pada politik transaksional. Kedekatan seperti ini bisa menjadi ruang kolaborasi dalam membangun pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat yang selama ini menjadi fokus utama Muhammadiyah.
Penyerahan gedung asrama oleh Golkar, jika dilakukan atas dasar penghargaan terhadap peran Muhammadiyah dalam dunia pendidikan, patut diapresiasi. Namun publik juga harus cermat, agar tidak menafsirkan langkah itu sebagai bentuk kooptasi politik atau upaya simbolik yang bertentangan dengan prinsip independensi.
IMM dan Sikap Kritis-Konstruktif
Sebagai bagian dari ortom Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) memandang bahwa kader-kader muda harus terus menjaga sikap kritis-konstruktif dalam melihat dinamika relasi organisasi dengan partai politik. Kami menyambut baik setiap kolaborasi yang bermuara pada kemaslahatan umat dan bangsa. Namun, kami juga menolak segala bentuk politik simbolik yang bisa mereduksi nilai-nilai gerakan dakwah Muhammadiyah menjadi alat politik praktis.
IMM berkomitmen untuk mendidik kader yang cerdas, ideologis, dan berorientasi pada kemajuan bangsa. Dalam konteks diaspora politik, IMM tidak alergi terhadap politik, namun kami menekankan pentingnya etika politik dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.
Kader-kader IMM yang berkiprah di berbagai lini politik harus menjadi teladan dalam menjaga integritas, mengedepankan nilai, dan memperjuangkan kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial. Politik bagi kader IMM bukanlah tujuan, melainkan medan dakwah dan pengabdian untuk membangun Indonesia yang berkemajuan.
Penutup
Hubungan antara Muhammadiyah dan partai politik — termasuk Golkar — seyogianya tidak dilihat sebagai hubungan transaksional, apalagi simbolik. Kedekatan yang dibangun haruslah berlandaskan pada nilai, etika, dan tujuan besar membangun peradaban bangsa. Pernyataan “anak dan ibu” dari Bahlil bisa dimaknai secara positif jika itu mencerminkan kedekatan historis dan penghormatan terhadap peran Muhammadiyah dalam membentuk wajah Indonesia.
Namun, tetap harus diingat bahwa independensi Muhammadiyah bukan untuk dikompromikan, melainkan untuk dijaga. IMM akan terus menjadi garda depan dalam mengawal nilai-nilai dakwah dan kebangsaan agar tetap jernih dari godaan politik pragmatis.
