Cegah Jeratan Rentenir, UMS Bekali Pelaku Usaha Nguntoronadi Literasi Keuangan Syariah

KABARMUH.ID, SURAKARTA – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mendorong kemandirian ekonomi pelaku usaha mikro melalui penguatan literasi keuangan syariah. Upaya tersebut diwujudkan melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang menyasar kelompok usaha di lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, untuk membantu masyarakat terhindar dari jeratan rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Program yang diketuai dosen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Muhammad Randhy Kurniawan, S.E., M.B.A., bersama tim dosen UMS ini melibatkan empat klaster usaha unggulan masyarakat, yakni produksi brem, pertanian, peternakan, dan perikanan.

Randhy mengungkapkan program tersebut dilatarbelakangi kondisi pelaku usaha mikro yang masih menghadapi keterbatasan akses permodalan dan rendahnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan. Kebutuhan modal yang mendesak membuat sebagian pelaku usaha bergantung pada pinjaman berbunga tinggi, termasuk dari rentenir dan pinjol ilegal.

“Kondisi ini tidak hanya berpotensi membebani keuangan usaha, tetapi juga menimbulkan persoalan dalam penerapan prinsip ekonomi syariah. Karena itu, kami menghadirkan pendampingan yang mengintegrasikan literasi keuangan, penguatan kapasitas usaha, serta nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK),” ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Dalam pelaksanaannya, tim menggelar workshop dan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas karakteristik, risiko, dan bahaya pinjaman ilegal. Kegiatan tersebut sekaligus memperkenalkan prinsip pengelolaan keuangan syariah dan alternatif pembiayaan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

“Tidak berhenti pada edukasi, kami juga mengembangkan sejumlah instrumen pendukung agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam aktivitas usaha sehari-hari,” tambahnya.

Salah satunya melalui penerbitan buku saku berjudul Cerdas Finansial dan Aman dari Pinjaman Ilegal yang telah terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Buku tersebut menjadi panduan praktis bagi mitra untuk mengenali risiko pinjaman ilegal dan memahami pengelolaan keuangan yang lebih sehat.

Tim juga mengembangkan SISPEK (Sistem Pencatatan Keuangan), yaitu aplikasi sederhana berbasis Microsoft Excel yang dirancang sesuai karakteristik usaha mitra. Sistem ini membantu pelaku usaha mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan secara lebih terstruktur.

“Hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mitra mengenai ciri-ciri dan bahaya pinjaman ilegal. Sebelum pelatihan, tingkat pemahaman mitra tercatat sebesar 34 persen. Setelah mengikuti pendampingan, angka tersebut meningkat menjadi 62 persen,” tegasnya.

Selain peningkatan pengetahuan, program ini juga mendorong perubahan komitmen mitra dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan melalui komitmen tertulis para pelaku usaha untuk meninggalkan praktik pinjaman ribawi dan beralih menggunakan layanan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah.

“Meski demikian, pelaksanaan pendampingan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam menyinkronkan waktu untuk pendampingan secara langsung dari rumah ke rumah. Kondisi tersebut menyebabkan pengisian laporan keuangan secara rutin belum berjalan optimal,” paparnya.

Sebagai langkah keberlanjutan, tim UMS bersama PCM Nguntoronadi merancang strategi pendampingan dengan melibatkan kader lokal. Kader tersebut diharapkan dapat membantu mitra menerapkan sistem pencatatan keuangan sekaligus memastikan keberlanjutan program setelah kegiatan pengabdian selesai.

Ke depan, program ini juga diarahkan untuk mendorong pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) di bawah naungan Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan PCM Nguntoronadi. Melalui wadah tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat posisi tawar, membangun kolaborasi antarusaha, serta memperluas akses pembiayaan melalui Lembaga Keuangan Syariah.

Randhy menegaskan bahwa penguatan tata kelola keuangan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

Dengan pencatatan keuangan yang tertib dan terstruktur, pelaku usaha diharapkan mampu mengembangkan usahanya secara lebih sehat sekaligus mengakses sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Melalui program ini, lanjutnya, UMS berupaya menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai subjek aktif dalam membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut sekaligus menjadi wujud dakwah pemberdayaan ekonomi umat yang mengintegrasikan penguatan usaha, nilai keislaman, dan pengembangan persyarikatan. (Fika/Humas)