Jangan Jadikan Pergerakan IMM Sebagai Komoditas Politik

Oleh: Muhammad Adam Ilham Mizani
(Aktivis DPD IMM dan PWPM Jawa Tengah)

Pengkhianatan Kebijakan IMM

Menjadi pemimpin memang menantang dan berat, apalagi memimpin di organisasi pergerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) penuh dengan  spirit perjuangan. IMM yang lahir bukan untuk  organisasi profit, apalagi bertujuan untuk money oriented sangat tidak dibenarkan, sekali lagi penulis mau mempertegas kalau pengen kaya, mencari keuntungan ataupun penghidupan bukan lahannya di IMM. IMM hadir untuk menjadi ruang manusia pembelajar dan garda terdepan dalam melahirkan pemimpin berkualitas, profesionalitas sekaligus menjaga nalar alam demokrasi yang sehat.

Sebelum jauh menuliskan curhatan keresahan dan pandangan reflektif kepemimpinan IMM. Perlu diketahui, opini ini ditulis untuk merespon kebijakan dari kepemimpinan ketua yang gagah Abdul Musyawir Yahya (AMY) yang penulis anggap tidak konsisten dan tidak profesional dalam menyikapi tahun politik. Argumentasi yang pertama, AMY mengutarakan bahwa pergerakan IMM fokus pada sumbangsih gagasan dan mengedepankan politik nilai bukan model gaya parpol alias gerakan pragmatis. Realitas menjawab tepat pada sabtu, 23 Desember 2023 terlibat aktif dengan segerombolan para pemimpinan elit AMM dalam deklerasi AMM bergerak 1912 dukungan kepada capres-cawapres paslon nomor 2.

Kedua, Hasil TANWIR IMM Ke-32 dari 9 isu kebangsaan, diantaranya sikap terkait situasi politik dan hukum sebagai panglima menyikapi seluruh persoalan kebangsaan. Saya mengapreasiasi beberapa sikap yang sudah dikeluarkan DPP IMM (kpk,bela palestina,penolakan 3 periode). Ada hal yang sangat membuat kecewa mengapa keputusan MK soal batasan umur cawapres terbukti melanggar konstitusi dan etik berat,sikap IMM terdiam membisu justru malah mendukung cawapres Inkonstitusional, sungguh tidak masuk akal dan berbanding balik dengan apa yang menjadi ketetapan dalam isu kebangsaan.

Ketiga, dibuku hasil RAKORNAS DPP IMM halaman 46-47  ada 3 point dalam persoalan pemilu dan pilkada. Makna tersirat dalam point itu adalah DPP IMM memberikan arahkan untuk turut andil aktif dalam pencerdasan politik melalui pelatihan kepemiluan, berkolaborasi dengan BAWASLU,LHKP dan lembaga yang sejalan serta mengawal advokasi persoalan kepemiluan yang merugikan hak demokrasi masyarakat.Ketika kebijakan hanya menjadi arsip visi misi gerakan dan dikhianati, maka wajarsaja respon dan reaksioner para kader akar rumput merasa marah dan dirugikan secara organisasi. Munculnya pelbagai sikap dan adanya komisariat IMM yang bubar sudah seharusnya seorang pemimpin banyak bercermin dan kembali  ke khittah perjuangan dan berikanlah legancy yang baik diakhir kepemimpinannya.

Pemimpin Oportunis dan Egois

Ternyata menjadi pemimpin tidak hanya menantang dan berat, tapi menggoda mengapa menggoda? disituasi tahun politik 2024 semakin menjadi magnet atau daya tarik terutama bagi para pemimpin untuk bisa menjadi bagian yang diperhitungkan dalam konstestasi politik. Untuk mengukur agar diperhitungkan perlu yang namanya seni berjualan mencari keuntungan bahasa lain dari komoditas politik .

 Entah itu dengan menjual atas nama jabatan organisasi, status sosial ataupun memanfaatkan suara struktural pergerakan akar rumput sebagai bentuk manuver nyata dalam memberi dukungan. Semua seni ataupun pola ( taktik dan strategi) diatas perlu modal politik yang tidak sedikit, mulai dari biaya politik untuk sewa tempat deklarasi, membayar jasa event organizer (EO), sampai ongkos para peserta dekelarasi dan lain-lain. Kalau boleh jujur dana dari mana semua itu? sumbangsih relawan di dalam ikatan?, hmm sepertinya mustahil karena IMM sendiri bukan BANK yang ada duitnya. Kalau dirasionalisasikan modal itu mungkin datang dari paslon yang didukung. Mau ngasih nominal sampai milyaranpun hanya segelintir kepala yang tau. Ingat ya itu baru argumentasi  secara pandangan money oriented.

Pandangan yang lain tidak hanya pada money oriented semata. Biasanya seorang pemimpin mengambil perananan itu adalah untuk memposisikan diri mendapatkan jatah atau bahasa politik bagian kue (jabatan strategis) ketika memenangkan petarungan. Mungkin dalam kacamata percaturan politik dianggap wajar dan menjadi lumrah.sekali lagi pandangan tersebut bagi penulis tidak tepat dilakukan seorang aktivis yang berlabelkan gerakan moral dan profesionalitas. Harusnya jabatan-jabatan strategis bisa diperoleh dengan cara-cara yang terhormat dan bernilai serta diukur karena kemampuan, kompetensi dan integritas seseorang. Bukan karena menggadaikan jabatanya untuk kepentingan karir politik yang sifatnya periodik 5 tahunan. Budaya meminta jatah, meminta posisi karir dan program-program (proyek) yang diorientasikan hanya kepentingan pribadi atau segerombolan gerbong lebih baik menjadi tukang es jendol lebih terhormat daripada harus mengemis mencari penghidupan atas nama jabatan organisasi.

Ada lagi alasan spekulatif selain karena money oriented dan posisi jabatan yakni karena alasan keberlangsungan kehidupan organisasi dalam ranah politik  agar bisa dengan mudah menjalin kerjasama dengan penguasa. Coba dipikirkan sejenak, negara dengan pemimpin yang baik akan selalu berkompromi kebaikan dan membuka jalan dengan elemen masyarakat manapun tanpa tebang pilih, artinya jalan kesempatan untuk berjihad dimedan politik tidak harus ada rasa takut, rasa tidak percaya diri atau pesimis bahwa ketika tidak memberikan dukungan akan menghambat kerja-kerja organisasi. Jalan untuk melanggengkan program untuk kepentingan organisasi dengan penguasa adalah dengan menjaga trust (kepercayaan) dan karya yang berdampak untuk banyak orang.

Pemimpin dengan ambisi jabatan, money oriented dan suka menabrak prinsip-prinsip berorganisasi di Ikatan, boleh saya katakan pemimpin yang toxic alias oportunis dan egois (mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang teguh pada prinsip dan nilai organisasi) tidak memikiran dan mempertimbangkan resiko terburuk bagi keberlangsungan pergerakan dan perkaderannya.

Reflektif Kepemimpinan : Sikap dan Langkah Kebijakan

Tahun politik 2024 ini sudah seharusnya seorang pemimpin mengambil dan bijak dalam memberikan sikap dan penuh tanggungjawab. Politik tidak hanya bicara soal dukung siapa dan memperoleh apa, apalagi berdebat dengan orang-orang yang dungu dan fanatik hanya bicara soal kemenangan tidak memperdulikan pada kebenaran dan kenyataan, sungguh sangat membuat waktu menjadi buruk dan demokrasi menjadi hitam putih. Soal tahun politik,yakni  berbicara bagaimana sistem demokrasi pemilu ini berjalan dengan JURDIL dan LUBER dan pemilu yang memperioritaskan gagasan dan kedaulatan rakyat. Pemimpin IMM harusnya mengedepankan kewarasan dalam kontestasi politik , terus-menerus mendialogkan kepentingan-kepentingan kedaulatan masyarakat dan kembalikan pada subtansi pergerakan yang bisa memanfaatkan ruang publik, kampus  sebagai medium memproduksi gagasan, karya dan  membentuk  masyarakat yang kritis, rasional dan objektif dalam menentukan pilihan politiknya. Nasehat untuk kita semua. “Jangan takut miskin dan jangan takut tidak bisa menjadi kaya karena sejatinya itu hanya soal kesehatan mental. Maka perbaikilah kesehatan mental kita, agar waras dan bener dalam memimpin organisasi”. Salam abadi perjuangan!