KABARMUH.ID, Surakarta – Dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat, dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menyoroti urgensi evaluasi kritis terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai berjalan dalam irama politik yang terlalu terburu-buru. Assoc. Prof. Zilhardi Idris, Ir., MT., DR., dosen Teknik Sipil UMS, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur besar seperti IKN mestinya tidak hanya dikejar demi seremoni politik atau pencitraan jabatan.
“Kalau prosesnya tergesa hanya demi seremoni peresmian Presiden atau Gubernur, maka pembangunan itu berpotensi cacat sejak awal,” ujarnya, Senin (27/5).
Zilhardi menekankan pentingnya studi kelayakan (feasibility study) yang menyeluruh, serta pelibatan pakar-pakar, termasuk dari berbagai perguruan tinggi. Ia menyayangkan jika aspek-aspek teknis dan keberlanjutan dikalahkan oleh ambisi politik jangka pendek.
Menurutnya, pembangunan IKN harus menjadi representasi tata kelola infrastruktur yang akuntabel, bukan justru ajang pertaruhan politik pembangunan yang rawan penyelewengan.
“Di banyak proyek, kita bisa mencium aroma penyimpangan. Besi ulir diganti polos, campuran beton tidak sesuai spesifikasi, dimensi struktur dikurangi. Kalau begini, proyek besar seperti IKN bisa jadi ‘korban kentut politik’: baunya ada, tapi sulit ditelusuri siapa pelakunya,” kritik Zilhardi tajam.
Ia mengingatkan, keterlibatan kampus Muhammadiyah seharusnya menjadi motor etik pembangunan. “Kalau bukan warga Muhammadiyah yang bicara soal kejujuran dan amanah dalam pembangunan, siapa lagi?,” ujarnya.
Zilhardi juga menyinggung risiko jangka panjang terhadap keberlanjutan IKN jika aspek ekologis dan partisipasi masyarakat tidak diprioritaskan. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan DANA dan dasi. jika prinsip-prinsip ke-teknik sipilan dan lingkungan diabaikan., maka legasi politik bisa berubah jadi liability nasional,” tegasnya.
Ia juga menyinggung absurditas logika pembangunan yang menjadikan seremoni lebih penting dari struktur fondasi. Ia menyatakan bahwa bangsa ini tidak kekurangan insinyur dan sosio-Engineer lainnya, tapi sering kekurangan nyali untuk jujur dan independen dalam menilai proyek negara.
Lebih jauh, Zilhardi menyentil relasi kuasa di balik pembangunan IKN yang menurutnya terlalu elitis dan jauh dari partisipasi rakyat. “Rakyat hanya jadi penonton di tanah sendiri, bahkan bisa tergusur oleh ambisi yang dikemas rapi sebagai ‘kemajuan’,” katanya.
Menurutnya, jika proyek sebesar ini gagal memberi keadilan spasial dan ekologis, maka ia hanya akan menambah daftar panjang megaproyek yang menyisakan trauma sosial dan utang politik.
Dalam penutupnya, ia memberi catatan tajam. “Legasi politik itu bukan bangunan megah, tapi sistem yang jujur. Kalau IKN dibangun di atas kompromi, bukan kompetensi, maka sejarah tak akan mencatatnya sebagai ibu kota, tapi sebagai ibuk kebijakan, ibu dari semua kebocoran,” pungkasnya. (Alvian/Humas)
