KABARMUH.ID, SIDOARJO – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Sidoarjo menggelar aksi turun ke jalan bertajuk Tata Ulang Indonesia, pada Kamis (18/6/2026).
Aksi tersebut diikuti kader IMM se Sidoarjo yang peduli terhadap persoalan kebangsaan. Massa berkumpul di Halaman PDM Sidoarjo sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian bergerak longmarch dari kawasan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) menuju Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Gerakan ini digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi PC IMM Sidoarjo atas sejumlah persoalan publik, mulai dari program pemerintah, perlindungan buruh, stabilitas harga, pembangunan desa, transparansi kelembagaan, hingga pemberantasan korupsi.
IMM Sidoarjo Tegaskan Sikap Gerakan
Koordinator lapangan aksi, Fiki, ia menyampaikan bahwa aksi turun ke jalan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik.
“IMM Sidoarjo turun ke jalan bukan untuk membuat kegaduhan. Kami hadir membawa aspirasi rakyat dan menuntut pemerintah lebih serius melihat persoalan yang terjadi,” ujarnya saat orasi di tengah lapangan.
Ia menegaskan, mahasiswa tidak boleh kehilangan keberanian dalam menyampaikan kritik. Menurutnya, gerakan mahasiswa harus tetap menjadi kekuatan kontrol sosial ketika kebijakan negara dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ketika ada kebijakan yang berpotensi menambah beban rakyat, mahasiswa harus bersuara. Ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai kader IMM dan sebagai anak bangsa,” tegas Fiki.
Ketua PC IMM Sidoarjo, Immawan Satria Buana menyampaikan bahwa tema Tata Ulang Indonesia dipilih karena IMM melihat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan publik.
“Tata ulang Indonesia bukan sekadar slogan. Ini seruan agar pemerintah kembali menempatkan kepentingan rakyat sebagai dasar utama dalam mengambil kebijakan,” tuturnya.
Enam Tuntutan ke DPRD
Dalam aksi tersebut, PC IMM Sidoarjo menyampaikan enam tuntutan. Pertama, mendesak pemerintah mengevaluasi serta memberhentikan program MBG. Program tersebut dinilai perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Kedua, mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan jaminan perlindungan terhadap buruh dari ancaman pemutusan hubungan kerja akibat pelemahan rupiah terhadap industri manufaktur lokal.
Ketiga, meminta pemerintah melakukan operasi pasar secara berkala untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. PC IMM Sidoarjo menilai, pemerintah perlu hadir lebih aktif agar masyarakat tidak semakin terbebani kenaikan harga.
Keempat, mendesak DPRD Sidoarjo menghentikan Program KDMP Sidoarjo. Program tersebut dinilai berpotensi menambah beban pemerintahan desa. IMM Sidoarjo meminta pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan di bidang pendidikan.
Kelima, meminta DPRD Sidoarjo transparan terkait hubungan kelembagaan dengan Polresta Sidoarjo. Transparansi tersebut dianggap penting agar hubungan antarlembaga tetap berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta tidak mencederai semangat reformasi.
Keenam, mendesak DPRD Kabupaten Sidoarjo menyatakan dukungan terhadap percepatan pengesahan UU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi.
Ketua DPRD Sidoarjo Terima Aspirasi
Setibanya di DPRD Sidoarjo, massa aksi PC IMM Sidoarjo diterima oleh jajaran komisi DPRD. Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan tuntutan secara langsung kepada wakil rakyat.
Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, menyampaikan bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian penting dari proses demokrasi. Ia menilai kritik mahasiswa harus ditempatkan sebagai dorongan untuk memperbaiki kebijakan publik.
“Teman-teman mahasiswa harus terus bergerak bersama rakyat. Aspirasi seperti ini penting untuk perbaikan, selama disampaikan dengan cara yang baik dan tetap dalam koridor yang benar,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya evaluasi program pemerintah apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaannya.
“Kita tidak bisa menyalahkan semua persoalan pada kondisi global. Tetapi kita bisa berpikir global dan bertindak lokal. Program yang bermasalah harus dievaluasi, dan kalau ada temuan harus dikawal bersama,” katanya.
Terkait stabilitas harga, ia menyebut pemerintah perlu melakukan langkah konkret melalui operasi pasar dan pengawasan distribusi.
“Pemerintah perlu melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga. Aparat dan penegak hukum juga perlu mengawasi agar tidak ada penimbunan yang merugikan masyarakat,” ungkapnya.
Sekjen PC IMM Sidoarjo, Immawan Banna , menegaskan bahwa aksi tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi.
“Kami akan terus mengawal tuntutan ini. DPRD harus menindaklanjuti sesuai kewenangannya, bukan hanya menerima massa aksi secara seremonial,” pungkasnya.
Aksi Tata Ulang Indonesia ditutup dengan komitmen PC IMM Sidoarjo untuk terus mengawal demokrasi, menjaga cita-cita reformasi, dan menyuarakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Kontributor: Akhmad Hasbul Wafi
Editor: Muuhammad Farhan
