Bank Indonesia Dorong Bank Pemerintah Siapkan Pembiayaan Untuk Pelaku Usaha dan UMKM Muhammadiyah Lampung

KABARMUH.ID, Bandar Lampung – Acara Business Matching Pembiayaan Pelaku Usaha dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2025 resmi diselenggarakan di Hotel Santika Bandar Lampung pada 30 September 2025. Acara ini menjadi momentum penting karena mempertemukan langsung pelaku usaha, petani, peternak, UMKM, hingga pekerja migran dengan sejumlah bank milik negara yang siap menyalurkan pembiayaan. Kehadiran Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Lampung menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat akses permodalan masyarakat.

Semua proses difasilitasi oleh Bank Indonesia (BI) yang bertindak sebagai penghubung agar kebutuhan modal masyarakat dapat dipertemukan dengan kapasitas perbankan. Langkah ini dianggap strategis mengingat tantangan yang dihadapi UMKM saat ini adalah keterbatasan modal usaha dan akses terhadap lembaga keuangan formal.

Acara ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan Muhammadiyah dan Aisyiyah Lampung, antara lain Ketua MPM PWM Lampung, Ketua JATAM Lampung, Ketua SaranMu Lampung, Ketua LPUMKM PWM Lampung, Sekretaris MEBP PWM Lampung, serta Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan (MEK) PW Aisyiyah Lampung. Selain itu dihadiri juga petani, peternak, dan UMKM Muhammadiyah Lampung.

Bimo Epyanto Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung hadir langsung membuka acara dan menyampaikan apresiasinya. Ia menegaskan pentingnya peran forum business matching ini untuk mempercepat sinergi antara dunia usaha dan sektor perbankan. “Kegiatan ini memberi ruang kepada pelaku usaha, agar bisa bekerja sama, agar bisa difasilitasi oleh bank milik negara,” ujarnya.

Menurutnya, langkah konkret ini bukan hanya sebatas komitmen, melainkan jalan keluar nyata bagi pelaku usaha yang selama ini terhambat akses ke permodalan. “Dengan adanya pertemuan formal seperti ini, para pelaku usaha tidak lagi berhadapan dengan proses yang rumit, tetapi langsung dapat menjalin komunikasi, mempresentasikan kebutuhan, dan mendapatkan solusi yang tepat dari perbankan,” pungkasnya.

Fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh bank-bank pemerintah mencakup plafon mulai dari Rp10 juta hingga Rp500 juta, dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sasaran pembiayaan sangat luas, mulai dari petani dan peternak lokal hingga pelaku UMKM di berbagai sektor, bahkan pekerja migran baik yang hendak berangkat ke luar negeri maupun yang sudah purna migran. Melalui skema ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat produktif memiliki akses modal yang adil dan terjangkau.

Tidak hanya itu, kehadiran KUR diharapkan mampu mendorong masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber pembiayaan informal beralih pada lembaga keuangan resmi, sehingga lebih aman, terstruktur, dan menguntungkan dalam jangka panjang.

Bank Indonesia juga memberikan apresiasi khusus kepada peserta dari Muhammadiyah yang bernaung di Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM). BI menilai kontribusi Muhammadiyah melalui berbagai program pemberdayaan mampu menjadi contoh bagi organisasi lain dalam memperkuat basis ekonomi umat. Dengan kolaborasi antara perbankan, BI, dan organisasi masyarakat, ekosistem UMKM Lampung diyakini akan semakin kuat.

Harapannya, forum business matching ini tidak berhenti sebagai seremonial, tetapi menjadi pintu masuk bagi transformasi ekonomi daerah yang lebih inklusif, di mana petani, peternak, dan pelaku UMKM dapat benar-benar merasakan manfaat nyata berupa akses permodalan yang berkelanjutan.

Eddy Waluyo Ketua MPM PWM Lampung menegaskan bahwa kesempatan ini tidak boleh dilewatkan oleh petani dan peternak JATAM. “Semua program MPM bekerja sama dengan BI, insyaAllah akan jadi percontohan Jamaah Tani Muhammadiyah se-Indonesia. Petani dan peternak harus bisa memanfaatkan pembiayaan tersebut sebagai modal usaha, agar petani dan peternak ke depan dapat bersaing dan berdaya,” katanya.

Dengan plafon pembiayaan yang ditawarkan, petani JATAM dapat mengembangkan lahan, meningkatkan kualitas produksi. Sementara itu, peternak dapat memperbesar kapasitas usaha dengan memperbaiki fasilitas kandang, meningkatkan jumlah ternak, dan mengakses rantai pasok yang lebih luas. Tidak kalah penting, program ini juga memberikan dukungan bagi pekerja migran, baik yang hendak berangkat maupun yang sudah kembali ke tanah air, melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kehadiran fasilitas ini diharapkan menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat produktif memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh.

Selain mendukung pembiayaan bagi JATAM, bank-bank pemerintah juga menyalurkan pembiayaan untuk para pekerja migran melalui SaranMu Lampung. Ida Christina selaku ketua SaranMu (Sahabat Migran Berkemajuan) Lampung menyambut baik dukungan pembiayaan tersebut. “SaranMu hadir sebagai wadah pendampingan dan pemberdayaan pekerja migran, baik yang sedang bersiap berangkat maupun yang sudah purna migran.

Dengan adanya akses permodalan ini, pekerja migran diharapkan tidak hanya mengandalkan pendapatan dari luar negeri, tetapi juga mampu membangun usaha mandiri di kampung halaman setelah kembali, sehingga memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi keluarga dan masyarakat sekitar,” pungkasnya.

Bank Indonesia menegaskan bahwa Muhammadiyah melalui JATAM, SaranMu, LPUMKM, MEBP Muhammadiyah dan MEK Aisyiyah dapat menjadi role model nasional dalam pengelolaan program pembiayaan berbasis komunitas.

Dengan kolaborasi kuat antara BI, perbankan, dan organisasi masyarakat, Lampung diyakini dapat melahirkan petani dan peternak yang mandiri, pekerja migran yang sejahtera, serta UMKM yang mampu bersaing di tingkat nasional. Jika berhasil, skema ini akan menjadi percontohan yang bisa direplikasi di seluruh Indonesia, menjadikan Jamaah Tani Muhammadiyah sebagai ikon pemberdayaan ekonomi umat yang berdaya saing dan berkelanjutan. (pri/fajrs)

Penulis : Tri Priyo Saputro – MPI PWM Lampung

Editor: Nurul Ramadhani