Kader IMM Soroti Wacana Penghapusan Prodi Tak Relevan Industri, Dorong Kajian Akademik Komprehensif
KABARMUH.ID, YOGYAKARTA, 2 Mei 2026 — Wacana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengevaluasi hingga kemungkinan menghapus program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri menuai respons kritis dari kalangan mahasiswa. Sorotan tersebut disampaikan oleh Akmal Basyir, Ketua IMM DIY Bidang Pengembangan Jaringan Perguruan Tinggi (PJPT), yang menilai kebijakan itu perlu dikaji secara mendalam dan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa.
Pernyataan ini disampaikan Akmal Basyir saat diwawancarai di Yogyakarta, Sabtu (2/5), merespons pemberitaan yang menyebutkan pemerintah membuka kemungkinan penutupan prodi yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan industri.
Menurutnya, langkah tersebut tidak bisa hanya didasarkan pada ukuran relevansi industri semata. “Perguruan tinggi memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan industri. Ia adalah ruang pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan cara berpikir. Jika parameter ‘relevansi’ hanya dilihat dari industri hari ini, maka banyak disiplin ilmu berpotensi disederhanakan bahkan dihilangkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, secara akademis, konsep relevansi bersifat dinamis dan kontekstual. Sebuah program studi yang saat ini terlihat tidak memiliki keterkaitan langsung dengan industri, belum tentu kehilangan nilai dalam jangka panjang. “Sejarah perkembangan ilmu menunjukkan bahwa banyak bidang yang awalnya dianggap tidak praktis, justru menjadi fondasi inovasi di masa depan. Karena itu, pendekatan yang terlalu ekonomistik berisiko mereduksi fungsi pendidikan tinggi,” tambahnya.
Wacana penghapusan prodi sendiri sebelumnya mendapat perhatian dari DPR yang menilai kebijakan tersebut harus melalui kajian komprehensif. Akmal Basyir sejalan dengan pandangan tersebut dan menekankan pentingnya evaluasi berbasis data serta pertimbangan multidisipliner.
Lebih lanjut, ia mendorong agar pemerintah tidak menjadikan penghapusan sebagai solusi utama. Sebaliknya, transformasi kurikulum dan penguatan integrasi keilmuan dinilai lebih tepat untuk menjawab tantangan zaman. “Yang perlu didorong adalah adaptasi dan inovasi dalam prodi, bukan eliminasi. Kampus harus diberi ruang untuk mengembangkan pendekatan interdisipliner agar tetap relevan tanpa kehilangan identitas keilmuannya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan pendidikan harus berpijak pada prinsip kehati-hatian dan visi jangka panjang, sehingga tidak hanya menjawab kebutuhan industri saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan ilmu pengetahuan dan peran strategis perguruan tinggi dalam membentuk peradaban.
Dengan demikian, Akmal Basyir menilai bahwa evaluasi terhadap program studi memang diperlukan, namun harus dilakukan secara hati-hati, berbasis kajian akademik yang kuat, serta mempertimbangkan peran pendidikan dalam jangka panjang, bukan semata kebutuhan industri saat ini.
