Kolaborasi Muhammadiyah dan KKP untuk Pulau-Pulau Kecil dan 3T

KABARMUH.ID, Jakarta — Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah terus memperluas jejaring kolaborasi strategis dalam dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Kali ini, LDK PP Muhammadiyah menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia untuk menindaklanjuti kerja sama antara PP Muhammadiyah dan KKP, khususnya dalam penguatan sektor masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (1/8) ini menghadirkan Wakil Bendahara LDK PP Muhammadiyah, Kamarul Zaman, S.E., M.Ak., dan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga, Dedi Irawan, M.Si. Keduanya mendiskusikan potensi sinergi dalam program dakwah berbasis komunitas dan pemberdayaan ekonomi maritim yang inklusif.

“LDK PP Muhammadiyah memiliki daerah binaan di berbagai wilayah pesisir dan kepulauan, seperti Kepulauan Mentawai, Wakatobi, Raja Ampat, hingga Kepulauan Sangihe. Daerah-daerah ini tidak hanya membutuhkan sentuhan dakwah, tetapi juga penguatan kapasitas ekonomi dan sumber daya manusia,” ungkap Kamarul Zaman dalam pertemuan tersebut.

Dedi Irawan menyambut baik langkah LDK PP Muhammadiyah yang telah lama berkiprah di wilayah-wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Menurutnya, kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis masyarakat.

“Kami melihat Muhammadiyah punya rekam jejak yang kuat dalam hal pengabdian dan pemberdayaan. Sinergi ini akan sangat strategis, apalagi menyangkut pulau-pulau kecil yang perlu sentuhan komprehensif: dari pendidikan, ekonomi, hingga nilai-nilai spiritual,” ujar Dedi.

Program kolaboratif yang dibahas meliputi pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal, penguatan dakwah komunitas nelayan, serta pengembangan model ekonomi produktif yang selaras dengan kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan laut.

LDK PP Muhammadiyah menegaskan bahwa gerakan dakwah tidak bisa dilepaskan dari pemberdayaan. Dengan menggabungkan kekuatan spiritual dan sosial-ekonomi, Muhammadiyah berharap dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen kedua belah pihak untuk menyusun roadmap program bersama yang akan dimulai dari wilayah binaan prioritas, sebagai model awal sinergi dakwah-pemberdayaan di kawasan pesisir dan kepulauan.