UMS dan Kementerian Kelautan Perikanan RI Jalin Kerja Sama Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Merah Putih

KABARMUH.ID, SURAKARTA – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id menjajaki kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia untuk mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih. Kerja sama ini diarahkan untuk mengoptimalkan kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan kawasan pesisir melalui riset, pengabdian kepada masyarakat, serta penerapan ilmu lintas disiplin.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Rektor UMS, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., bersama Wakil Rektor II UMS, Prof. Dr. apt. Muhammad Da’i, S.Si., M.Si., dan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta, Rabu (28/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut atas ajakan kolaborasi yang sebelumnya disampaikan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof. Dr. Irwan Meilano, S.T., M.Sc., dalam Upacara Hari Jadi ke-68 UMS pada Sabtu (24/10/2026).

Rektor UMS, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., mengungkapkan kerja sama ini berfokus pada implementasi enam prioritas KKP dalam klaster kedaulatan pangan yang menjadi bagian dari agenda pembangunan kelautan dan perikanan nasional 2025-2029. Melalui kolaborasi tersebut, UMS berpeluang berkontribusi dalam pengembangan kawasan pesisir yang produktif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

“Enam prioritas tersebut meliputi pembangunan 5.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantai Utara (Pantura) Jawa seluas 14.000 hektare, pengembangan kawasan budi daya udang terintegrasi seluas 2.000 hektare, budi daya tematik berbasis desa dengan sistem Mini Recirculating Aquaculture System (RAS) di 40.000 lokasi, pengadaan 4.582 unit kapal ikan modern, serta pengembangan swasembada garam nasional di kawasan sekitar 2.000 hektare,” ujarnya, Kamis, (29/10/2026).

Implementasi program tersebut, lanjutnya, membutuhkan dukungan berbagai disiplin ilmu, mulai dari perencanaan wilayah dan pengembangan kawasan, rekayasa teknologi, penguatan ekonomi masyarakat, aspek hukum dan tata kelola, hingga kesehatan dan pendidikan. Dalam konteks ini, perguruan tinggi dapat berperan melalui penelitian terapan, pendampingan masyarakat, inovasi teknologi, dan pengembangan model pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

“Melalui penjajakan kerja sama ini, kami berharap dapat mengambil bagian dalam pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih melalui kekuatan akademik, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah menjadi salah satu upaya untuk mendorong pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat nelayan,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam Upacara Hari Jadi ke-68 UMS, Irwan Meilano membuka peluang kolaborasi dengan UMS untuk mendukung pembangunan kampung nelayan modern di berbagai wilayah Indonesia. Ia menegaskan bahwa pengembangan kampung nelayan tidak hanya menjadi urusan sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga memerlukan keterlibatan perguruan tinggi dengan keahlian multidisipliner.

“Ini kita bisa bekerja sama banyak sekali, menjadikan 1.000 kampung nelayan ini sebagai laboratorium bagi Bapak/Ibu sekalian. Pintunya kami buka selebar mungkin dan kita mengajak kolaborasi bersama,” ujarnya.

Irwan juga menyebut sejumlah bidang keilmuan di UMS yang berpotensi dilibatkan, antara lain Fakultas Geografi, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Kedokteran, Program Studi Kesehatan Masyarakat, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bentuk kolaborasi yang dapat dikembangkan mencakup riset kolaboratif dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di kawasan pesisir.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghubungkan agenda pembangunan nasional dengan kebutuhan riil masyarakat nelayan. Keterlibatan perguruan tinggi juga membuka peluang pengembangan solusi berbasis ilmu pengetahuan, mulai dari peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan usaha, hingga peningkatan kualitas hidup keluarga nelayan.

“Dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan, prinsip yang diusung mencakup perlindungan sumber daya, pemanfaatan secara terukur sesuai batas keberlanjutan, peningkatan nilai tambah, serta pembagian manfaat pembangunan kepada masyarakat pesisir. Prinsip tersebut menjadi landasan penting agar pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat,” paparnya.

Kontributor: Fika/Humas

Editor: Muhammad Faisal Dwi Rifqi