114 Tahun Muhammadiyah: Melawan Oligarki, Merawat Demokrasi, dan Memperjuangkan Keadilan Sosial
- account_circle Yusuf Amrullah
- calendar_month 3 jam yang lalu
- visibility 17
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto Pribadi
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Oleh: Yusuf Amrullah
Seratus empat belas tahun bukan sekadar penanda panjangnya usia sebuah organisasi. Ia merupakan perjalanan sejarah, pengabdian, sekaligus tanggung jawab moral yang terus diuji oleh perubahan zaman. Muhammadiyah lahir dari kesadaran bahwa agama tidak boleh berhenti sebagai urusan ritual individual, melainkan harus hadir sebagai kekuatan yang membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, ketertinggalan, dan berbagai bentuk ketidakadilan. Melalui pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan dakwah pencerahan, Muhammadiyah telah mengambil bagian penting dalam perjalanan bangsa. Namun, di tengah usia yang semakin matang, Milad ke-114 semestinya tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang capaian masa lalu, tetapi juga ruang untuk membaca kembali persoalan bangsa dan mengevaluasi sejauh mana gerakan ini mampu menjawab tantangan masa kini.
Indonesia sesungguhnya memiliki modal sosial dan kebudayaan yang kuat. Keberagaman suku, agama, bahasa, dan tradisi merupakan kekayaan yang semestinya menjadi fondasi kehidupan bersama. Gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial telah lama tumbuh sebagai nilai yang mengikat masyarakat. Akan tetapi, modal kebudayaan tersebut menghadapi tantangan ketika kehidupan kebangsaan semakin dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik yang sempit. Kita menyaksikan bagaimana kesenjangan kesejahteraan masih menjadi persoalan, sementara akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Pada saat yang sama, demokrasi kerap dihadapkan pada praktik politik transaksional, perebutan pengaruh, dan kecenderungan pemusatan kekuasaan. Situasi ini patut menjadi kegelisahan bersama, sebab bangsa yang besar tidak cukup hanya memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga membutuhkan tata kelola kekuasaan yang adil dan keberpihakan nyata kepada kepentingan rakyat.
Dalam konteks tersebut, oligarki menjadi salah satu persoalan penting yang perlu mendapatkan perhatian serius. Oligarki bukan semata-mata persoalan hadirnya orang-orang kaya atau kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan publik. Persoalan muncul ketika kekuatan ekonomi dan politik terkonsentrasi pada segelintir pihak, kemudian digunakan untuk memengaruhi kebijakan demi mempertahankan kepentingannya sendiri. Ketika kepentingan kelompok tertentu lebih menentukan arah kebijakan daripada kebutuhan masyarakat luas, demokrasi berisiko kehilangan substansinya. Rakyat memang memiliki hak untuk memilih pemimpin, tetapi pilihan tersebut harus diikuti dengan jaminan bahwa kekuasaan yang terbentuk benar-benar bekerja untuk kepentingan publik. Jangan sampai demokrasi hanya menjadi panggung pergantian elite, sementara persoalan mendasar masyarakat tetap berjalan di tempat. Demokrasi seharusnya menjadi jalan untuk memperluas partisipasi, memperkuat pengawasan, dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum maupun kebijakan negara.
Di sinilah pentingnya membedakan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Demokrasi prosedural dapat diwujudkan melalui pemilihan umum, lembaga perwakilan, dan mekanisme konstitusional. Namun, demokrasi substantif menuntut sesuatu yang lebih mendasar: keadilan, kesetaraan, kebebasan menyampaikan pendapat, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Demokrasi tidak boleh hanya dinilai dari seberapa sering pemilihan dilaksanakan, tetapi juga dari seberapa besar kebijakan negara mampu memperbaiki kehidupan rakyat. Apabila pendidikan berkualitas masih sulit dijangkau, pelayanan kesehatan belum merata, lapangan pekerjaan terbatas, dan masyarakat kecil terus berhadapan dengan ketidakpastian ekonomi, maka pekerjaan rumah demokrasi masih sangat panjang. Kekuasaan pada hakikatnya merupakan amanah, bukan hak istimewa untuk mengakumulasi keuntungan pribadi maupun kelompok.
Pesan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu mengenai pentingnya membangun persatuan melalui dimensi sosial budaya, ekonomi, dan politik memberikan refleksi yang mendalam. Persatuan tidak dapat dibangun hanya melalui seruan untuk hidup rukun, sementara ketimpangan dan ketidakadilan dibiarkan berlangsung. Kebersamaan sosial membutuhkan fondasi ekonomi yang berkeadilan, sedangkan kehidupan politik membutuhkan etika dan tanggung jawab yang berpihak kepada kepentingan bangsa. Artinya, persatuan bukanlah keadaan ketika seluruh masyarakat harus memiliki pandangan yang sama, melainkan kemampuan untuk hidup bersama di tengah perbedaan dengan tetap menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Kita tidak boleh menjadikan persatuan sebagai alasan untuk membungkam kritik, sebab kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab merupakan bagian dari upaya menjaga kehidupan demokrasi.
Dalam perspektif Islam, perjuangan menegakkan keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab keagamaan. Al-Qur’an dalam Surah An-Nisa ayat 135 memerintahkan orang-orang beriman untuk menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, orang tua, maupun kerabat. Pesan ini mengandung prinsip moral yang sangat kuat: keadilan tidak boleh tunduk pada hubungan kekuasaan, kepentingan keluarga, maupun kedekatan kelompok. Demikian pula, Surah Al-Hasyr ayat 7 memberikan peringatan agar kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya. Nilai tersebut relevan untuk membaca persoalan ketimpangan ekonomi yang masih dihadapi Indonesia. Pembangunan tidak seharusnya hanya berorientasi pada pertumbuhan angka statistik, tetapi harus memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih luas oleh masyarakat. Sebab, kemajuan yang tidak disertai pemerataan hanya akan memperlebar jarak antara mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan mereka yang terus berjuang memenuhi kebutuhan hidup.
Muhammadiyah, dengan kekuatan sejarah, intelektual, dan jaringan amal usahanya, memiliki tanggung jawab untuk mengambil peran dalam menjawab persoalan tersebut. Sebagai gerakan Islam berkemajuan, Muhammadiyah tidak cukup hanya memperluas pembangunan kelembagaan, tetapi juga harus terus memperkuat keberpihakan sosial. Sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai lembaga pelayanan Muhammadiyah harus menjadi instrumen pemerataan kesempatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Amal usaha bukan sekadar simbol kebesaran organisasi, melainkan wujud konkret dari teologi Al-Ma’un, yakni keberagamaan yang memiliki kepedulian terhadap anak yatim, kaum miskin, dan kelompok yang mengalami keterpinggiran. Semakin besar kekuatan kelembagaan Muhammadiyah, semakin besar pula tanggung jawab sosial yang harus ditunaikan.
Lebih dari itu, Muhammadiyah perlu terus menjaga independensi dan keberanian moralnya dalam kehidupan kebangsaan. Kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menghilangkan daya kritis, sebagaimana sikap kritis juga tidak harus dimaknai sebagai permusuhan terhadap pemerintah. Hubungan antara organisasi masyarakat dan negara semestinya dibangun melalui kemitraan yang dewasa, terbuka, dan saling menguatkan. Pemerintah membutuhkan masukan dan pengawasan dari masyarakat sipil, sementara organisasi kemasyarakatan membutuhkan ruang partisipasi untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan publik. Muhammadiyah harus mampu berdiri sebagai kekuatan moral yang memberikan dukungan terhadap kebijakan yang membawa kemaslahatan sekaligus menyampaikan koreksi terhadap kebijakan yang berpotensi menjauh dari keadilan. Inilah makna penting gerakan dakwah yang tidak kehilangan orientasi kebangsaannya.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan nilai demokrasi dan keadilan tidak hanya hidup dalam ruang wacana, tetapi juga menjadi budaya dalam kehidupan organisasi dan masyarakat. Regenerasi kepemimpinan harus dibangun atas dasar integritas, kompetensi, dan tanggung jawab, bukan sekadar kedekatan atau kepentingan kelompok. Budaya musyawarah perlu dijaga agar perbedaan pandangan tidak berubah menjadi konflik yang merusak persaudaraan. Generasi muda juga harus diberikan ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi, mengembangkan gagasan, dan mengambil peran strategis dalam pembangunan bangsa. Sebab, masa depan Indonesia tidak boleh hanya ditentukan oleh mereka yang hari ini memiliki kekuasaan, tetapi juga harus memberi tempat bagi generasi yang akan menerima warisan masa depan tersebut. Pendidikan politik, penguatan literasi, dan pembentukan karakter menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang kritis sekaligus bertanggung jawab.
Pada akhirnya, Milad ke-114 Muhammadiyah harus menjadi momentum untuk memperkuat kembali orientasi gerakan: menghadirkan Islam sebagai kekuatan pencerahan dan kemaslahatan bagi seluruh kehidupan. Melawan oligarki berarti menolak pemusatan kekuasaan yang mengabaikan kepentingan publik. Merawat demokrasi berarti memastikan suara rakyat tetap memiliki makna dalam setiap proses pengambilan keputusan. Memperjuangkan keadilan sosial berarti membangun kehidupan yang memberikan kesempatan dan kesejahteraan secara lebih merata. Ketiganya bukan agenda yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, bermartabat, dan berkemajuan. Kebesaran Muhammadiyah tidak semata-mata terletak pada panjangnya usia atau luasnya amal usaha, melainkan pada keberanian untuk tetap berpihak kepada kebenaran dan kemanusiaan. Selamat Milad ke-114 Muhammadiyah. Teruslah mencerahkan, teruslah mengabdi, dan jangan pernah kehilangan keberanian untuk memperjuangkan keadilan. Sebab, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun kekuasaan, tetapi bangsa yang mampu memastikan kekuasaan itu bekerja untuk seluruh rakyatnya.
- Penulis: Yusuf Amrullah
- Editor: M. Nur Isholattudin
