Tanwir XXXIII IMM di Malang Lahirkan 8 Pokok Pemikiran untuk Negeri

KABARMUH.ID, Malang – Perhelatan Tanwir ke-XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Kota Malang resmi ditutup pada Jum’at (31/10/2025) di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Sebagai manifestasi tema “Energi Kolektif untuk Negeri”, forum tertinggi kedua setelah Muktamar ini secara resmi melahirkan dan menetapkan dokumen 8 Pokok Pemikiran Tanwir XXXIII yang merupakan bentuk refleksi dan respons atas dinamika kebangsaan dan keumatan saat ini.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM, M. Zaki Mubarak menyatakan bahwa 8 pokok pemikiran ini menjadi arah strategis gerakan IMM ke depan. Menurutnya, gagasan tersebut bukan hanya menjadi panduan gerakan internal IMM, tetapi juga kontribusi moral organisasi terhadap arah pembangunan nasional.

“Pokok pemikiran ini merupakan hasil refleksi kami terhadap situasi kebangsaan nasional. Sebagai organisasi mahasiswa yang berciri intelektual, IMM harus mengambil peran signifikan dalam menjawab persoalan-persoalan krusial bangsa,” ujarnya.

Dokumen 8 Pokok Pemikiran ini merupakan hasil sintesis dari diskusi-diskusi intensif di sidang pleno dan komisi-komisi, yang melibatkan perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) IMM dari seluruh Indonesia. Berikut ringkasan 8 pokok pemikiran tersebut:

Pertama, Meneguhkan Gerakan Intelektual yang Membela Rakyat.
IMM memandang tugas kader bukan hanya bicara gagasan di ruang seminar, tetapi turun ke basis sosial—membela petani, buruh, nelayan, dan masyarakat yang kehilangan hak hidup layak karena ketimpangan ekonomi. IMM menghidupkan kembali semangat ilmu untuk pembebasan, bukan sekadar prestise akademik.

Kedua, Mendorong Reformasi Politik dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional.
IMM mendorong pembatasan usia maksimal bagi calon anggota DPR dan pejabat publik, agar ruang politik tidak dimonopoli generasi lama. Negara perlu memberi tempat bagi generasi muda yang visioner, bebas dari beban kepentingan, dan berani membawa gagasan perubahan.

Ketiga, Mengawal DPR dan Kebijakan Publik yang Pro-Rakyat.
IMM menegaskan perlunya reformasi kelembagaan DPR, termasuk keterbukaan informasi, transparansi legislasi, dan akuntabilitas politik. DPR tidak boleh menjadi ruang transaksi kepentingan, tetapi wadah memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Keempat, Krisis Iklim, Ekonomi Ekstraktif, dan Keadilan Ekologis.
IMM memandang krisis iklim sebagai ancaman nyata terhadap masa depan bangsa. IMM menolak politik tambang yang merusak ruang hidup rakyat dan mendesak pemerintah menjadikan krisis iklim sebagai agenda prioritas nasional. IMM juga mendorong gerakan hijau di internal organisasi dan kampus.

Kelima, Keadilan Ekonomi dan Pembelaan terhadap Rakyat Tertinggal.
IMM menyerukan redistribusi sumber daya nasional dan penguatan ekonomi rakyat berbasis koperasi, UMKM, serta komunitas mahasiswa produktif. IMM juga mendorong kolaborasi dengan amal usaha Muhammadiyah agar menjadi pusat pemberdayaan, bukan hanya lembaga pendidikan dan kesehatan.

Keenam, Independensi Lembaga Negara dan Politik Etika.
IMM secara konsisten menyoroti lemahnya independensi lembaga penegak hukum dan institusi publik. IMM menuntut Polri, KPK, dan lembaga yudikatif untuk menjaga profesionalitas, transparansi, dan bebas dari intervensi politik. IMM berdiri di garis depan membela kebebasan berpendapat, akuntabilitas publik, dan etika politik yang berkeadaban.

Ketujuh, Literasi Digital, Etika Publik, dan Kedaulatan Informasi.
IMM memandang ruang digital sebagai medan baru perjuangan nilai. IMM menyerukan literasi digital di kalangan muda dan mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan kebijakan siber untuk membungkam kritik. IMM menolak praktik pembungkaman di dunia maya dan mendesak perlindungan data pribadi serta kedaulatan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi warga negara.

Kedelapan, Memperluas Peran Pemuda dan Menyatukan Gerakan Moral Bangsa.
IMM meyakini masa depan Indonesia ditentukan oleh keberanian generasi muda hari ini. IMM mengajak seluruh organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan masyarakat sipil untuk membangun koalisi moral kebangsaan—menolak politik transaksional, menuntut keadilan ekonomi, dan memperjuangkan masa depan yang berkelanjutan. IMM menegaskan, Indonesia tidak akan maju tanpa keberanian anak muda merebut ruang-ruang strategis dalam pengambilan kebijakan.

Kontributor: Ahmad Ashim Muttaqin

Editor: Muhammad Farhan