Tanfidz Tanwir PP IPM: Kabar Bahagia atau Malapetaka?

Oleh: Muhammad Ibnu Fauzan (Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kalimantan Timur Bidang Advokasi Dan Kebijakan Publik)

Tanwir Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) telah 6 bulan berlalu, selama itu pula lah pelajar muhammadiyah se – Indonesia menunggu hasil keputusan induk dan pedoman berupa tanfidz hasil kerja kerja tanwir kemarin. 23 Juni 2025, tanfidz resmi dirilis PP IPM. Ketika membuka halaman pertama, ada surat “sakti” yang mengejutkan. Tak pernah jadi pembicaraan, tak pernah digaungkan, tapi masuk dalam keputusan. Pengurangan batas umur personalia IPM. Tanwir kemarin Alih-alih menjadi ajang konsolidasi dan refleksi organisasi, Justru berujung pada meninggalkan banyak tanda tanya dan tidak sedikit kekecewaan. Salah satu keputusan yang paling kontroversial adalah pada instruksi pengurangan batas usia dari PP Muhammadiyah.

Instruksi PP Muhammadiyah: Pemangkasan Usia yang Dipaksakan?

Keputusan PP Muhammadiyah yang menginstruksikan untuk menurunkan batas usia menjadi topik paling hangat di batang tubuh IPM saat ini. Banyak yg menilai keputusan ini dinilai terburu-buru dan minim dialog. Tidak sedikit yang mempertanyakan: Apakah ini hasil istikharah organisatoris atau sekadar instruksi “siap perintah” yang tidak memberi ruang diskusi bagi akar rumput?

Padahal, mayoritas Pimpinan Wilayah IPM se-Indonesia dalam forum Tanwir cenderung mendukung usulan penambahan batas usia. Mengesampingkan alasan alasan politis menuju muktamar, alasan lainnya cukup rasional dan dapat diterima: dinamika dan tantangan pelajar hari ini semakin kompleks dan memerlukan figur-figur yang sudah cukup matang secara pemikiran dan pengalaman. Maka keputusan penurunan usia justru dianggap bertolak belakang dengan aspirasi mayoritas pimpinan wilayah.

Aroma Intervensi Menjelang Muktamar

Tak pelak, banyak yang mencium aroma intervensi politik dalam proses ini. Muktamar PP IPM yang akan datang tentu menjadi panggung strategis. Adanya penetapan tanfidz berdasar kriteria umur yang ‘disesuaikan’ oleh PP Muhammadiyah menimbulkan dugaan bahwa ini adalah bagian dari skenario politik tertentu untuk menyaring atau memuluskan jalan kelompok tertentu dalam internal IPM. Saya bukan suudzon, tapi sebagai kader akar rumput saya berhak skeptis.

Kebijakan Yang Tidak Bijak dan Cenderung Jawasentris. Tak hanya substansi kebijakan yang jadi sorotan, cara kebijakan ini diambil pun dianggap tak matang. Tidak ada kajian objektif yang dijadikan dasar publik. Tidak ada indikator yang menjelaskan urgensi pengurangan usia. Hal ini membuat banyak pihak merasa bahwa keputusan tersebut hanya menjawab kepentingan elite, bukan kebutuhan pelajar secara keseluruhan. Jika dihitung, umur 22 tahun adalah usia ketika sedang menempuh pendidikan kuliah di tahun kedua atau ketiga. Apakah mungkin mereka untuk berdomisili di Jakarta dan Jogjakarta, sedangkan masih ada tanggung jawab studi di kampung halaman?
Mimpi untuk duduk di pimpinan pusat tidak boleh hanya dimiliki oleh kader pulau Jawa, kader dari Banda Aceh hingga Papua Pegunungan juga punya hak untuk bermimpi maju ke Pimpinan Pusat.

Tak Ada Respon Cepat Dari Mayoritas Pimpinan Wilayah

Di tengah semua polemik ini, yang paling mencolok adalah sunyinya suara dari mayoritas Pimpinan Wilayah IPM se-Indonesia. Tidak ada pernyataan resmi, nihil sikap kolektif, dan kurang ada upaya kritis yang muncul. Semua seolah terdiam atau mungkin ‘dibungkam’? Padahal, merekalah yang selama ini berjuang di akar rumput, yang paling tahu dinamika pelajar dan kebutuhan organisasi di lapangan.
Apakah ini tanda apatisme kader terhadap dinamika pusat? Atau justru cerminan dari budaya feodal yang masih mengakar kuat di tubuh IPM—di mana kritik terhadap pusat dan ayahanda dianggap tabu?

Penutup: Arah Masa Depan IPM

Keputusan Tanfidz Tanwir kali ini menjadi batu ujian bagi masa depan IPM. Apakah organisasi ini masih mampu menjaga idealisme pelajar sebagai agen perubahan, atau justru mulai berubah menjadi kendaraan politik yang dikendalikan dari luar?
Tentu, waktu akan menjawab. Namun satu hal yang pasti: Ikatan Pelajar Muhammadiyah harus tetap berpihak pada pelajar. Jika tidak, maka ia hanya akan menjadi bayang-bayang dari struktur yang lebih besar, kehilangan roh pergerakan, dan perlahan tenggelam dalam pusaran pragmatisme.